Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Pulangkan Kapal Cantrang Pantura di Natuna

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Susi Pudjiastuti menggunakan teropong dalam operasi pengawasan illegal fishing di perairan perbatasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau dengan menggunakan KRI Usman Harun, pada 14-15 April 2019. Menteri Susi langsung memantau keberadaan kapal-kapal perikanan asing yang kerap melakukan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara. KKP

    Menteri Susi Pudjiastuti menggunakan teropong dalam operasi pengawasan illegal fishing di perairan perbatasan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau dengan menggunakan KRI Usman Harun, pada 14-15 April 2019. Menteri Susi langsung memantau keberadaan kapal-kapal perikanan asing yang kerap melakukan illegal fishing di perairan Laut Natuna Utara. KKP

    TEMPO.CO, JakartaMantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi memulangkan kapal cantrang dari Pantura di perairan Natuna. Kapal-kapal tersebut ditengarai merusak mata pencaharian masyarakat setempat.

    "Pak Presiden @jokowi saya mohon lindungilah livelyhood/mata pencaharian mereka. Stop izin kapal2 cantrang Pantura ke Natuna," kata Susi melalui akun Twitter resminya, @susipudjiastuti, Senin, 7 Desember 2020.

    Menurut Susi, Jokowi hanya perlu menelepon pejabat terkait untuk menghentikan operasi kapal tersebut. Bos maskapai Susi Air itu pun mengimbuhkan, Presiden mesti menjaga perairan Natuna agar tak sampai rusak.

    "Biarlah yang rusak wilayah laut Jawa sd (sampai dengan) Sumatera bagian selatan timur yang memang sudah lama tidak bisa dihentikan dan diatur," ucap Susi.

    Sebelumnya dikabarkan sejumlah nelayan Natuna mengeluhkan adanya kapal cantrang dari Pantura di perairan mereka. Nelayan menyoal kapal-kapal penangkap ikan itu bisa merusak terumbu karang.

    KKP sebelumnya telah mengizinkan kapal dengan alat tangkap cantrang melaut di perairan Natuna Utara. Keputusan tersebut diambil setelah isu perairan Natuna memanas lantaran diterobos kapal-kapal asing.

    Pada Februari 2020, KKP merestui 30 kapal cantrang yang mengantongi Surat Keputusan Melaut di Jawa Tengah masuk ke ZEE Natuna Utara. Ia mengatakan, sebelum ditentukan jumlah tersebut, ada sekitar 400 kapal dari Jawa Tengah yang mengajukan diri ke Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM.

    Kemudian KKP menerima kurang lebih 100 kapal untuk diseleksi dan dicek statusnya. Akhirnya, bisa diputuskan yang melaut pada wilayah ZEE Indonesia hanya 30 kapal.

    Baca: Dituding Tangkapi Nelayan, Susi Pudjiastuti: Tuan Hasyim Yth, Mohon Info


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jangan Unggah Sertifikat Vaksinasi Covid-19 ke Media Sosial

    Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan sejumlah bahaya bila penerima vaksin Sinovac mengunggah atau membagikan foto sertifikat vaksinasi Covid-19.