Hartono berujar Kementerian segera menyelesaikan program baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu tahun anggaran 2020 yang akan segera berakhir. "Sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program tahun 2021 yang harus sudah kami mulai Januari 2021," ujar dia.
Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Misbah Hasan berujar penyaluran bansos sangat rentan ketika diberikan dalam bentuk paket sembako.
Menurut dia, proses pengadaan melalui penunjukan langsung sangat rentan terhadap manipulasi, terlebih keputusan tersebut tidak diumumkan oleh website resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). "Transparansi juga rendah," kata Misbah.
Dari anggaran pemerintah untuk program perlindungan sosial dalam pemulihan ekonomi (PEN) sebesar Rp233,69 triliun, sebanyak Rp 107,8 triliun diadakan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dari angka tersebut, Misbah memperkirakan ada potensi korupsi yang lebih besar dari temuan KPK. "Penyaluran bansos ini sangat rentan korupsi. Kami memperkirakan Rp 3,5 triliun berpotensi dikorupsi," ujar Misbah.
Menurut Misbah, pengungkapan dugaan suap bansos KPK ini harus dijadikan evaluasi oleh Presiden Joko Widodo terhadap kinerja menteri yang ada di dalam kabinetnya.
Pasalnya, selain Menteri Sosial Juliari Batubara, KPK juga telah mencokol Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas dugaan suap ekspor benih lobster. Dalam hal penyaluran bansos, Misbah mengatakan pemerintah juga perlu dievaluasi atau bahkan dikembalikan dalam skema lelang.
"Yang terpenting transparansi siapa pemenang (rekanan) dalam penyaluran bansos. Lalu, ubah mekanisme penyaluran. Cash transfer akan lebih aman dan terjamin meski celah (pelanggaran) tetap ada," kata dia.
Baca: Juliari Batubara Tersangka KPK, Kemensos Pastikan Bantuan Sosial Jalan Terus
DEWI NURITA | LANI DIANA | LARISSA HUDA