Didesak Netizen Bikin Konferensi Pers Jawab Hashim, Susi: Emangnya Saya Siapa?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memberikan keterangan terkait penangkapan kapal Vietnam, di Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 Februari 2019. Tak hanya itu, kapal Vietnam tersebut juga memotong haluan laju KP. HIU MACAN 01 dalam menjalankan tugas saat mengamankan empat kapal Vietnam yang sedang melakukan aktivitas perikanan tangkap yang ilegal (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF) di laut Natuna Utara.  TEMPO/Prima Mulia

    Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat memberikan keterangan terkait penangkapan kapal Vietnam, di Bandung, Jawa Barat, Senin, 25 Februari 2019. Tak hanya itu, kapal Vietnam tersebut juga memotong haluan laju KP. HIU MACAN 01 dalam menjalankan tugas saat mengamankan empat kapal Vietnam yang sedang melakukan aktivitas perikanan tangkap yang ilegal (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF) di laut Natuna Utara. TEMPO/Prima Mulia

    Menurut Hashim, saat Susi menjabat, banyak nelayan ditangkap dan usaha budi daya tutup. Misalnya, Jawa Barat , Jawa Timur, NTT, NTB.

    Saat Susi digantikan oleh Edhy Prabowo, Hashim pun mengakui menjadi salah satu pengusul agar menteri baru membuka keran budi daya dan ekspor lobster.

    "Kami ajukan dan waktu itu saya ketemu Pak Edhy tahun lalu, saya bilang, 'Ed berapa kali saya wanti-wanti saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya'," ujar Hashim.

    Ia meminta agar tidak ada monopoli dalam hal ekspor lobster tersebut. Kalau perlu, ujar Hashim, izin budi daya dan ekspor diberikan kepada seratus perusahaan, kelompok tani, hingga koperasi. "Karena Pak Prabowo tidak mau monopoli, dan kami tidak suka monopoli dan Partai Gerindra tidak suka monopoli. Sudah berkali-kali saya sampaikan," tutur Hashim.

    Keran ekspor benur dibuka Edhy Prabowo--Menteri KKP non-aktif--pada 4 Mei 2020 lewat Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020. Penerbitan aturan ini menganulir berlakunya larangan yang diterbitkan KKP era Susi Pudjiastuti lewat Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.

    Pada bulan Mei pula, Hashim mengatakan perusahaannya, PT Bima Sakti Mutiara, mengajukan izin untuk budi daya lobster. Sebulan setelahnya, perusahaannya pun mendapatkan surat penetapan budidaya lobster. Namun, belum mendapat izin ekspor benih lobster.

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR

    Baca: Dituding Tangkapi Nelayan, Susi Pudjiastuti: Tuan Hasyim Yth, Mohon Info


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    7 Tips Agar Lebih Mudah Bangun Sahur Selama Ramadan

    Salah satu tantangan selama puasa Ramadan adalah bangun dini hari untuk makan sahur.