TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaefuddin menyatakan penyesuaian iuran yang akan diberlakukan per 1 Januari 2020 akan diiringi dengan peningkatan layanan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal ini telah dilakukan sebelumnya dan dibuktikan dengan kepuasan masyarakat yang meningkat.
Sebelumnya diberitakan mulai awal tahun depan pemerintah menetapkan pengurangan bantuan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas III dengan kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) atau yang biasa disebut peserta mandiri pada 2021.
Jika sebelumnya, pemerintah mensubsidi iuran sebesar Rp 16.500 per orang, nantinya besar bantuan itu dikurangi menjadi hanya Rp 7.000. Artinya, iuran peserta mandiri kelas III yang tadinya cukup dibayar Rp 25.500, mulai 1 Januari 2020 akan naik menjadi Rp 35.000.
Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 34. Dalam aturan itu tidak disebutkan perubahan iuran BPJS Kelas III kategori PBPU dan BP, yakni masih Rp 42.000.
Namun karena ada pemangkasan bantuan iuran BPJS Kesehatan tersebut, peserta mandiri harus menutup kekurangan pembayaran iuran tersebut.
Adapun peserta kelas I dan II telah lebih dulu mengalami kenaikan tarif per 1 Juli 2020 lalu. Jadi per awal tahun depan, iuran BPJS Kesehatan yang harus dibayar peserta mandiri adalah: kelas I Rp 150.000, kelas II Rp 100.000 dan kelas III Rp 35.000.
Lebih jauh Arief menjelaskan, dari survei yang dilakukan oleh pihak ketiga sepanjang 2019 diketahui indeks kepuasan peserta JKN-KIS menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Survei yang mengambil sampel sebanyak 5.094 responden yang tersebar di 13 kedeputian wilayah BPJS Kesehatan itu mencatat tingkat kepuasan peserta pada 2016 sebesar 81 persen, kemudian naik menjadi 86,1 persen pada 2017, naik lagi menjadi 86,2 persen di 2018 dan pada 2019 hasilnya mencapai 89,7 persen.
