TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Nariman Prasetyo mengatakan pihaknya tertarik ikut terlibat dalam pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur.
Nariman menyebutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu nantinya akan diikuti oleh seluruh emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. Tak terkecuali Wijaya Karya Bangunan Gedung.
Walaupun kini proyek tersebut terhambat karena pandemi virus corona, perusahaan dengan kode emiten WEGE ini telah menyiapkan sejumlah rencana agar dapat meraih kontrak yang menjadi incaran. Tim pemasaran WEGE sejauh ini juga telah memetakan proyek-proyek dan bangunan potensial yang nantinya dibutuhkan di ibu kota negara baru tersebut.
“Kami selalu siap mencari peluang kontrak baru, apalagi jika pembangunan di ibu kota negara baru dilaksanakan nantinya. Ini menjadi kesempatan yang bagus untuk perusahaan,” ucap Nariman, Jumat, 4 Desember 2020.
Nariman melanjutkan, dari anggaran pembangunan gedung di ibu kota baru senilai Rp51 triliun, WEGE memperkirakan dapat meraih 20 persen dari total tersebut. WEGE juga akan memfokuskan upaya tersebut pada proyek-proyek yang telah diprioritaskan. “Yang paling utama adalah proyek tersebut akan menguntungkan bagi perusahaan,” ucapnya.
Hingga akhir November 2020, WEGE telah mengantongi nilai kontrak baru senilai Rp 2,32 triliun. Nariman mengatakan, jumlah tersebut telah mencapai 68 persen dari target kontrak baru tahun 2020 sebesar Rp 3,44 triliun.
Sektor konstruksi masih menjadi kontributor terbesar untuk kontrak baru perusahaan dengan perolehan Rp 2,11 triliun dari target sektor Rp 3,15 triliun. Selain itu, bidang industri menyumbangkan nilai kontrak baru sebesar Rp 198,53 miliar dari target Rp 266,72 miliar.
Selanjutnya, sektor konsesi menyumbangkan kontrak baru sebesar Rp 17,85 miliar dari target yang ditentukan WEGE dari bidang ini senilai Rp 20,07 miliar.
Sementara itu, berdasarkan segmen, sebanyak 71 persen dari kontrak baru yang didapat perusahaan merupakan pembangunan fasilitas publik. Lalu diikuti oleh perkantoran sebesar 21 persen, dan komersial serta hunian (residen) masing-masing 5 persen dan 3 persen.
BISNIS
Baca: Kepala Bappenas: Sampai Hari Ini Pemindahan Ibu Kota Masih Di-hold
