Karena itu, ketika Susi digantikan oleh Edhy Prabowo pada periode kedua Presiden Joko Widodo, Hashim pun mengakui bahwa telah mengusulkan agar politikus Gerindra itu bisa membuka keran budidaya dan ekspor lobster.
"Kami ajukan dan waktu itu saya ketemu Pak Edhy tahun lalu, saya bilang, 'Ed berapa kali saya wanti-wanti saya usulkan diberikan izin sebanyak-banyaknya'," ujar Hashim.
Ia meminta agar tidak ada monopoli dalam hal ekspor lobster tersebut. Kalau perlu, ujar Hashim, izin budidaya dan ekspor tersebut diberikan kepada seratus perusahaan, kelompok tani hingga koperasi.
"Karena Pak Prabowo tidak mau monopoli, dan kami tidak suka monopoli dan Partai Gerindra tidak suka monopoli. Sudah berkali-kali saya sampaikan," tutur Hashim.
Keran ekspor benur dibuka Edhy pada 4 Mei 2020 lewat Permen KP Nomor 12 Tahun 2020. Penerbitan aturan ini menganulir berlakunya larangan yang diterbitkan KKP era Susi Pudjiastuti lewat Permen KP Nomor 71 Tahun 2016.
Pada bulan Mei pula, Hashim mengatakan perusahaannya mengajukan izin untuk budidaya lobster. Sebulan setelahnya, perusahaannya pun mendapakan surat penetapan budidaya lobster. Namun, belum mendapat izin ekspor benur lobster.