TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf menanggapi mengenai kabar dugaan bahwa para eksportir mengirimkan benih lobster ke luar negeri tanpa budi daya.
Yusuf mengatakan maksud dari budidaya sejatinya memiliki banya tafsir. "Ada yang bilang harus besar, ada yang bilang sudah terkena tangan manusia itu sudah budidaya. Tinggal parameter mana yang akan dipakai," ujar dia di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis, 3 Desember 2020.
Terkait hal tersebut, ia mengatakan akan melaporkannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim Syahrul Yasin Limpo. "Nanti kami akan laporkan ke pak menteri, dari perspektif budidaya sudah ada," tuturnya.
Ketentuan mengenai budidaya sebelumnya telah disyaratkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. “Kalau dihitung, seharusnya (eksportir) belum boleh ekspor tahun ini,” ujar Ketua Komisi Pemangku-Kepentingan dan Konsultasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP2-KKP) Effendi Gazali dalam webinar bersama Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Senin, 30 November 2020.
Kementerian mewajibkan adanya pembudidayaan lobster secara berkelanjutan bagi eksportir yang mengajukan izin ekspor. KKP juga mengatur eksportir melakukan pelepasliaran lobster 2 persen dari hasil budi daya tersebut. Sementara itu, alokasi benur ditetapkan 70 persen untuk budi daya dan 30 persen untuk ekspor.
