Wamen Sebut Bakal Ada 3 Aksi Korporasi Besar BUMN Tahun Depan, Apa Saja?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir (kanan) dan wakilnya, Kartika Wirjoatmodjo, memberikan keterangan seusai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas proyek kereta layang ringan atau LRT Cibubur-Dukuh Atas yang akan beroperasi pada 2021. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir (kanan) dan wakilnya, Kartika Wirjoatmodjo, memberikan keterangan seusai rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta Pusat, Selasa, 29 Oktober 2019. Rapat tersebut membahas proyek kereta layang ringan atau LRT Cibubur-Dukuh Atas yang akan beroperasi pada 2021. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wiroatmodjo menyatakan bakal ada 3 aksi korporasi besar yang dilakukan perusahaan pelat merah pada tahun depan. Aksi korporasi perusahaan-perusahaan pelat merah ini diharapkan dapat memberi nuansa lebih positif pada pergerakan indeks saham tahun depan.

    "Untuk tahun depan ada 2 sampai 3 aksi korporasi besar," kata Kartika dalam webinar BUMN yang digelar Rabu, 2 Desember 2020.

    Lebih jauh, pria yang akrab disapa Tiko ini menjelaskan, tiga aksi korporasi besar tersebut yaitu konsolidasi ultra mikro di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, merger bank syariah BUMN, dan aksi korporasi oleh Mitratel.

    Saat ini, kata Tiko, investor sudah banyak mengapresiasi saham-saham bank pelat merah. Bahkan, beberapa di antaranya mulai menyentuh harga sebelum masa pandemi.

    "Jadi, walaupun dalam satu tahun ini kami terus berjibaku dengan tantangan ekonomi. Kami tetap menjalankan konsolidasi antara perusahaan milik pemerintah," kata Tiko.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.