Sri Mulyani Sebut Sektor Pertambangan Terpukul Sangat Parah karena Pandemi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pandemi COVID-19 telah memukul industri pertambangan termasuk minyak dan gas bumi (migas).

    "Sektor pertambangan termasuk migas, terpukul sangat parah oleh pandemi COVID-19 ini. Permintaan menurun sangat signifikan secara global. Soal harga minyak, kami juga melihat volatilitas yang dramatis selama pandemi COVID-19," katanya dalam gelaran 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG 2020) secara virtual di Jakarta, Rabu 2 Desember 2020. 

    Oleh karena itu, Sri Mulyani mengatakan sektor migas di Indonesia memerlukan perhatian besar. Ia mengakui saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada 10-15 tahun lalu, pembahasan penurunan produksi migas pun sudah terjadi.

    "Ada beberapa hal yang benar-benar perlu kami tangani agar dapat meningkatkan tingkat produksi atau lifting, baik di bidang minyak maupun gas. Pertama, tentunya harus ada kebijakan yang tepat terkait bagaimana kita akan mendorong eksplorasi karena mengandalkan produksi yang ada, semuanya telah menurun karena usia alaminya," ujarnya.

    Sri Mulyani mengatakan untuk produksi yang sudah ada, pemerintah benar-benar harus memastikan akan ada efisiensi, mengingat perubahan yang tidak tetap dari harga minyak dan gas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.