Namun, Rusli mengatakan program budi daya membutuhkan persiapan dan integrasi dari sisi hulu hingga hilir. Karenanya, pemerintah harus menyiapkan fasilitas. Pemerintah pun diminta menyusun mitigasi risiko bila terdapat kegagalan yang dialami nelayan.
“Agar risiko berkurang, misalnya harus ada asuransi,” katanya. Hal yang sama, kata dia, perlu dilakukan untuk komoditas lain selain lobster.
Di sisi lain, Rusli menyatakan tata-kelola dalam sistem izin usaha perikanan di KKP harus diperbaiki. Imbauan ini merujuk pada dugaan monopoli perusahaan pengiriman benih lobster yang tengah diteliti Pengawas Persaingan Usaha.
“Sehingga fairness dalam berbisnis akan berusaha terwjud,” ucapnya.
Edhy Prabowo dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi pada 25 November 2020. Edhy diduga melakukan tindak korupsi terkait izin usaha perikanan.
Baca: KPPU Panggil 40 Eksportir Lobster Sebelum Putuskan Kelanjutan Perkara Monopoli
FRANCISCA CHRISTY ROSANA