Sri Mulyani Anggap Eksekusi Belanja Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Lambat

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lembaga independen, YouGov yang berlokasi di Inggris itu menempatkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani di posisi ketiga dengan perolehan skor 9,56 persen. Instagram

    Lembaga independen, YouGov yang berlokasi di Inggris itu menempatkan nama Menteri Keuangan Sri Mulyani di posisi ketiga dengan perolehan skor 9,56 persen. Instagram

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan eksekusi belanja daerah dalam rangka penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat lambat.

    “Untuk daerah butuh perhatian besar. Kita lihat beberapa belanja daerah tunjukkan eksekusi yang tidak secepat dibayangkan,” kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Desember 2020.

    Dia menjelaskan total anggaran penanganan Covid-19 adalah Rp 72,45 triliun dan baru terealisasi 42,23 persen atau Rp 30,6 triliun karena daerah memiliki beberapa kendala.

    Kendala itu meliputi kesulitan komunikasi dan koordinasi dengan pihak satgas dan pemda lain, waktu pelaksanaan tender untuk kegiatan yang relatif sempit, serta pengawasan pelaksanaannya belum cukup kuat.

    Dia merinci untuk alokasi bidang kesehatan sebesar Rp 30,4 triliun dalam APBD hingga Oktober baru terealisasi Rp 14,9 triliun atau meningkat sedikit Rp 1,54 triliun dari Rp 13,38 triliun pada September.

    Untuk alokasi jaring pengaman sosial sebesar Rp 22,8 triliun baru terealisasi Rp 12,91 triliun hingga Oktober atau meningkat Rp 1,15 triliun dibanding September Rp 11,75 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.