3 Temuan ICW Soal Dugaan Penyelundupan Benih Lobster di Era Susi Pudjiastuti

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pekerja membungkus benih bening lobster (benur) ke dalam plastik di PT Grahafoods Indo Pacific untuk diekspor ke Vietnam, Rabu, 25 November 2020. TEMPO/Tony Hartawan

    Pekerja membungkus benih bening lobster (benur) ke dalam plastik di PT Grahafoods Indo Pacific untuk diekspor ke Vietnam, Rabu, 25 November 2020. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Perkara ekspor benih lobster terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat setelah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo—yang membuka keran ekspor—diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Penangkapannya disinyalir berhubungan dengan ekspor tersebut.

    Penangkapan itu juga melibatkan dua staf khusus Edhy yang disinyalir berperan besar menjadi penentu ekspor. Saat ini, izin ekspor benur pun dimoratorium. Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang mengevaluasi program ekspor benih lobster. Kegiatan ekspor itu tertuang dalam Peraturan Menteri KKP Nomor 12 Tahun 2020.

    Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan program benih bening lobster atau BBL akan tetap berlangsung bila pemerintah tak menemukan masalah dalam pencanangannya.

    "Pak Menko (Luhut Pandjaitan) bilang kalau memang bagus tetap saja jalan, jangan takut kalau benar," ujar Jodi saat dihubungi Tempo, Sabtu, 28 November 2020. Jodi mengatakan program ekspor benur bisa kembali dibuka bila semua tahap dan prosedur sesuai dengan aturan. Misalnya, eksportir harus memenuhi syarat budidaya.

    Dalam lain kesempatan, Peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Tama Langkun, mengendus bisnis ilegal pengiriman benih lobster (BBL) pun sudah terjadi meskipun saat ekspor dilarang di era kepemimpinan Susi Pudjiastuti.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.