"

Di Depan Pelajar, Sri Mulyani Cerita Tantangan Kelola APBN Saat Pandemi

Reporter

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Saat Acara Webinar Zoom Meeting antuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Saat Acara Webinar Zoom Meeting antuan Subsidi Upah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS di Lingkungan Kemendikbud 2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita mengenai tantangan utama dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di tengah pandemi Covid-19. Cerita itu dibagikan untuk menjawab pertanyaan seorang siswa dalam acara Kemenkeu Mengajar 5, Senin, 30 November 2020.

"Bagi saya tantangan utama adalah bagaimana APBN dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk menyelamatkan jiwa masyarakat, tapi juga menyelamatkan ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram @smindrawati, Senin 30 November 2020.

Pemerintah, ujar dia, berusaha hadir bagi seluruh rakyat agar masyarakat kalangan bawah dapat diringankan bebannya saat pandemi ataupun untuk para pengusaha dapat didukung usahanya agar tidak gulung tikar. Namun, ia menyadari bahwa menyelamatkan manusia maupun ekonomi membutuhkan anggaran yang besar.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyebut pentingnya mengelola keuangan negara dengan baik agar APBN tetap dalam kondisi yang sehat. "Saya sampaikan kepada anak-anak, saya terus berikhtiar, berpikir keras, dan terus mengamati kebijakan-kebijakan dari berbagai negara untuk di-review sebagai masukan dalam menyusun kebijakan di Indonesia," tutur dia.

Kemenkeu Mengajar kembali digelar pada tahun ini. Namun, kata Sri Mulyani, pelaksanaan program tersebut berbeda dengan sebelumnya. Di tengah pandemi Covid-19, program tersebut dilaksanakan secara virtual. Karena itu, jangkauan Kemenkeu Mengajar diperluas hingga jenjang Sekolah Menengah Atas.

Selain awak Kementerian Keuangan, pada tahun ini pun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim turut serta mengajar dalam kegiatan tersebut. "Meski virtual, anak-anak terlihat sangat antusias. 1.250 relawan pegawai Kemenkeu berpartisipasi mengajar di 85 sekolah setingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia," tulis Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani berpesan kepada para pelajar di tengah pandemi Covid-19 untuk terus berikhtiar dengan disiplin menjaga protokol kesehatan, rajin belajar, dan berpikir positif. "Jangan lupa berdoa agar Indonesia dapat segera pulih dari pandemi."

Baca juga: Ini Cara Sri Mulyani Menjelaskan Perlunya Utang RI ke Siswa SD-SMA  

CAESAR AKBAR








Kronologi Pegawai Bea Cukai Viral Usai Komentari Curhat Warganet Soal Pajak hingga Direspons Stafsus Sri Mulyani

17 jam lalu

Ilustrasi petugas Bea Cukai memeriksa penumpang di bandara. Dok. Bea Cukai
Kronologi Pegawai Bea Cukai Viral Usai Komentari Curhat Warganet Soal Pajak hingga Direspons Stafsus Sri Mulyani

Seorang pegawai Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Widy Heriyanto viral di media sosial karena komentarnya terhadap curhatan warganet yang dinilai tak pantas.


Menengok Lagi Konsep Merdeka Belajar, Apa Saja Tujuannya?

1 hari lalu

Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) episode 9, secara daring, pada Kamis, 30 September 2021.
Menengok Lagi Konsep Merdeka Belajar, Apa Saja Tujuannya?

Program Merdeka Belajar telah diterapkan sejak tahun 2020 lalu. Namun apakah tujuan pemerintah masih menyelenggarakan konsep pendidikan ini?


3 Fakta Banjir di IKN: Hujan, Dampak Pembangunan, dan Peran Bendungan untuk Mitigasi

1 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 21 Februari 2023. Menurut Kasatgas Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Zulyadi, progres bendungan per 21 Februari 2023 telah mencapai 84,4 persen dan ditargetkan selesai pada April 2023, sementara untuk penggenangan air bendungan akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2023 yang berfungsi sebagai pasokan air baku ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
3 Fakta Banjir di IKN: Hujan, Dampak Pembangunan, dan Peran Bendungan untuk Mitigasi

Banjir di IKN disebut akibat hujan lebat. Namun, FWI mengatakan ada dampak pembangunan yang membuat banjir di IKN


Realisasi Pendapatan dan Hibah APBN Regional DKI Jakarta Capai Rp246,45 Triliun

1 hari lalu

Pengunjung tengah membeli kebutuhan sehari hari di Transmart Cempaka Putih, Jakarta, Senin, 2 Januari 2023. Margo menuturkan komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan, antara lain kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan dari makanan minuman dan tembakau. Tempo/Tony Hartawan
Realisasi Pendapatan dan Hibah APBN Regional DKI Jakarta Capai Rp246,45 Triliun

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan dan hibah APBN Regional sampai dengan 28 Februari 2023 naik.


Soal Banjir di IKN, Forest Watch Indonesia: Bukan Cuma Gara-gara Hujan Lebat

2 hari lalu

Banjir di Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Jumat (17/3/2023), akibat hujan lebat yang mengakibatkan sungai meluap. (Antara/HO Pusdalops Kabupaten PPU
Soal Banjir di IKN, Forest Watch Indonesia: Bukan Cuma Gara-gara Hujan Lebat

Juru Kampanye Forest Watch Indonesia Agung Ady Setyawan menilai banjir di wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak semata-mata terjadi karena hujan lebat


Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

2 hari lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun.


Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

2 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini Bisnis: Penjelasan Kepala PPATK soal Transaksi Janggal Rp 349 T, Anak Buah Sri Mulyani Minta Maaf

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana bercerita pernah ditelepon Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf soal Piala Fatimah Zahratunnisa Dikenai Pajak Rp 4 Juta

2 hari lalu

Yustinus Prastowo. antaranews.com
Stafsus Sri Mulyani Minta Maaf soal Piala Fatimah Zahratunnisa Dikenai Pajak Rp 4 Juta

Kemenkeu sungguh berempati dan menyesalkan kejadian yang dialami Fatimah Zahratunnisa yang dikenai pajak Rp 4 juta oleh petugas bea cukai.


Terpopuler: PPATK Tegaskan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Bukan di Kemenkeu, 5 Juta Buruh Akan Mogok

2 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: PPATK Tegaskan Transaksi Mencurigakan Rp 349 T Bukan di Kemenkeu, 5 Juta Buruh Akan Mogok

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 21 Maret 2023, dimulai dari penjelasan Kepala PPATK soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun.


Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

3 hari lalu

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana memberikan penjelasan dan pemaparan saat menghadiri rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rapat Soal Transaksi Mencurigakan dengan PPATK, DPR Usul Bentuk Pansus

DPR mengusulkan pembentukan Pansus Transaksi Mencurigakan untuk menindaklanjuti laporan PPATK.