Kasus Covid-19 Melonjak, Luhut Minta Jangan Ada Kerumunan Massa Lagi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberi penjelasan setelah mendapat laporan soal kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memberi penjelasan setelah mendapat laporan soal kasus dugaan korupsi PT Asabri (Persero) di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Januari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar semua tidak lagi mengizinkan masyarakat untuk berkumpul dalam jumlah besar. Hal ini menyusul naiknya angka terkonfirmasi positif Covid-19 yang melambung di DKI Jakarta dan Bali pasca libur panjang akhir Oktober 2020.

    “Saya ingin kita semua bersepakat jangan ada kerumunan lagi dengan alasan apapun untuk beberapa waktu ke depan,” kata Luhut kepada para kepala daerah, Pangdam, serta Kapolda yang hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual Penanganan Covid19 di DKI Jakarta dan Bali, Senin, 30 November 2020.

    Arahan tersebut diutarakan setelah Luhut melihat adanya lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta dan Bali. Pada periode 25-30 November 2020 angka terkonfirmasi positif di Ibu Kota sebanyak 8.598 kasus, dari sebelumnya 5.168 kasus pada periode 28 Oktober - 3 November 2020. Sementara di Bali kasus Covid-19 naik dari 386 kasus pada periode 28 Oktober-3 November 2020 menjadi 823 kasus pada 25-30 November 2020.

    Dalam rakor juga Luhut meminta agar Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan saling mengecek ketersediaan obat yang ada di daerah. Ia ingin agar Kemenkes memastikan kapasitas ICU dan isolasi di RS mencukupi untuk perawatan pasien Covid-19.

    Khusus wilayah Bali, Luhut meminta agar pemerintah daerah menambah fasilitas isolasi terpusat terutama di Tabanan. "Kalau di kabupaten, hotel tidak cukup ya geserlah. Yang penting pisahkan secepatnya dari keluarga yang masih sehat,” ujar dia. Ia pun mencontohkan wisma atlet di DKI Jakarta yang telah beroperasi dengan cukup baik.

    Pada rapat tersebut, Anies Baswedan menyampaikan bahwa dua minggu pasca libur panjang pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November terdapat kenaikan kasus Covid-19 terutama klaster keluarga. Berdasarkan pelacakan dan penelusuran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mayoritas keluarga tersebut bepergian ke Bandung, Semarang, Lampung dan beberapa tempat di Jawa Timur. Dengan munculnya klaster keluarga, dia berharap agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan libur bersama saat akhir tahun.

    Sedikit berbeda dengan DKI Jakarta, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Provinsi Bali meningkat terkait gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    "Jadi di kami Pilkada penyumbang kasus terkonfirmasi positif terbesar. Dari KPPS banyak ditemukan kasus positif. Lalu kami lakukan tracing lebih luas," tutur Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.

    Selain itu, kata dia, pada pekan ini Pemprov Bali juga melakukan penelusuran ke seluruh pelaku jasa  pariwisata. "Dari mereka ditemukan beberapa kasus positif," kata dia.

    Terkait hal itu, Luhut meminta kepada semua pihak yang berwenang untuk turut mengevaluasi pelaksanaan Pilkada dan dampak libur panjang pada akhir Oktober terhadap peningkatan kasus terkonfirmasi positif dan angka kematian. Hasil tersebut menurutnya penting untuk menentukan kebijakan libur panjang akhir tahun.

    Baca juga: Jubir Luhut Jelaskan Soal Permintaaan Agar KPK Tak Berlebihan

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ada 17 Hari dalam Daftar Libur Nasional dan Sisa Cuti Bersama 2021

    SKB Tiga Menteri memangkas 7 hari cuti bersama 2021 menjadi 2 hari saja. Pemotongan itu dilakukan demi menahan lonjakan kasus Covid-19.