Pencarian Terpopuler

TEMPO EKSKLUSIF
Koran Tempo
Majalah Tempo
BERLANGGANAN

Kemenperin Kaji Skala Ekonomi Program B100

Reporter

Editor

Ali Akhmad Noor Hidayat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) berbincang dengan (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong hilirisasi industri minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke arah industri bahan bakar nabati.  

"Secara teknis sudah bisa, tapi masih menggunakan RBDPO. [RBDPO] ini kan harganya mahal, jadi Kemenperin bersama dengan pihak-pihak terkait mengembangkan bahan baku yang lebih murah yang disebut industrial vegetable oil (IVO) dan industrial lauric oil (ILO)," kata Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kemenperin Edi Sutopo kepada Bisnis, Senin 30 November 2020.

Baca Juga:

Polri Jamin Stok Pangan Mencukupi hingga Lebaran: Warga Diimbau Tidak Panic Buying

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menargetkan adanya fasilitas produksi B100 atau 100 persen bahan bakar nabati di dalam negeri pada 2022.

Adapun, saat ini penggunaan B100 telah dapat dilakukan secara teknis pada tahun ini, namun pemangku kepentingan masih meneliti agar produksi B100 memiliki skala ekonomi yang cukup.

RBDPO atau refined, bleached, deodorized, palm oil merupakan hasil paling akhir dari pemrosesan CPO. Secara umum, RBDPO merupakan bahan baku dalam produk olahan pangan, seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan sebagainya.

Baca Juga:

Bapanas Klaim Stok Pangan Aman Saat Ramadan dan Idul Fitri: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir



KemenperinPanganCPO

Berita Selanjutnya

Artikel Terkait





Rekomendasi Berita

Polri Jamin Stok Pangan Mencukupi hingga Lebaran: Warga Diimbau Tidak Panic Buying

5 jam lalu

Dedi Prasetyo selaku Kepala Divisi Humas Polri mengadakan Konferensi pers terkait saksi dan tersangka dalam tragedi Kanjuruhan di Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022. Enam tersangka tersebut yakni Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Kabag Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Achmadi.TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
Polri Jamin Stok Pangan Mencukupi hingga Lebaran: Warga Diimbau Tidak Panic Buying

Polri memastikan stok pangan aman hingga Lebaran Idul Fitri 2023, sehingga masyarakat diimbau berbelanja sesuai kebutuhan


Bapanas Klaim Stok Pangan Aman Saat Ramadan dan Idul Fitri: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

1 hari lalu

Pedagang mempersiapkan daging di tengah maraknya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juni 2022. Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti sapi dan kambing berimbas omzet penjualan daging hingga 50 Persen. TEMPO/ Faisal Ramadhan
Bapanas Klaim Stok Pangan Aman Saat Ramadan dan Idul Fitri: Masyarakat Tidak Perlu Khawatir

Badan Pangan Nasional atau Bapanas menyebut stok pangan aman di bulan Ramadan dan Idulfitri.


Produksi Industri CPO Awal Tahun Masih Stagnan, Gapki Sebut Karena Faktor Musiman

1 hari lalu

Nurhakim, 30 tahun, mengumpulkan tandan buah kelapa sawit saat panen di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar, di provinsi Riau, 26 April 2022. Jokowi mengakui bahwa kebijakannya melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng merugikan para petani sawit. REUTERS/Willy Kurniawan
Produksi Industri CPO Awal Tahun Masih Stagnan, Gapki Sebut Karena Faktor Musiman

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki menyoroti produksi industri minyak sawit mentah atau CPO pada Januari 2023 yang stagnan.


Pemerintah Resmi Kelola Cadangan Minyak Goreng dan Gula untuk Stabilisasi Harga dan Stok

3 hari lalu

Suasana Pasar Ceger, Tangerang Selatan pada Ahad, 12 Februari 2023. Pedagang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita sejak dua bulan lalu. Sementara itu, harga minyak gorent masih melambung di atas harga eceran tertinggi (HET) hingga Rp 20.000 per liter. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Pemerintah Resmi Kelola Cadangan Minyak Goreng dan Gula untuk Stabilisasi Harga dan Stok

Badan Pangan Nasional atau Bapanas baru saja menerbitkan regulasi pengadaan cadangan gula dan minyak goreng pemerintah.


Pedagang Pasar Keluhkan Kenaikan Harga di Awal Puasa, Cabai Rawit Tembus Rp 90.000 per Kilo

4 hari lalu

Harga cabai rawit merah di pasar Ciputat Tangerang Selatan relatif stabil menyentuh angka Rp 80.000 per kilogram menjelang bulan Ramadan, saat liputan pada Selasa, 14 Maret 2023. Ibu kusyati, salah satu penjual di pasar berharap tidak ada lonjakan harga sembako menjelang bulan puasa dan Lebaran 2023. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI
Pedagang Pasar Keluhkan Kenaikan Harga di Awal Puasa, Cabai Rawit Tembus Rp 90.000 per Kilo

Pedagang Pasar mengeluhkan harga bahan pangan yang terus merangkak naik sejak memasuki bulan puasa.


Ingin Dapat Subsidi Motor Listrik, Perhatikan Kata Sri Mulyani Ini

7 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Ingin Dapat Subsidi Motor Listrik, Perhatikan Kata Sri Mulyani Ini

Bantuan pemerintah untuk subsidi motor listrik ternyata ada batasan waktu. Menkeu Sri Mulyani hanya ada 4 pihak yang berhak mendapatkan subsidi.


DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Kerentanan Pangan Jadi Dalih

7 hari lalu

Massa Partai Buruh dan organisasi serikat pekerja menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Senin, 13 Maret 2023/Farrel Fauzan/Tempo
DPR Sahkan Perpu Cipta Kerja, Kerentanan Pangan Jadi Dalih

Perpu Cipta Kerja mendapatkan sejumlah kritik dari berbagai pihak, termasuk ratusan organisasi sipil masyarakat.


Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

8 hari lalu

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (tengah) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 7 Juli 2020. Rapat itu membahas program strategis kementrian dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi dampak COVID-19. Tempo/Tony Hartawan
Komisi IV DPR Kecewa Kementan Tak Miliki Data Produksi Beras, Hanya Gunakan Data BPS

Komisi IV DPR RI menyayangkan data produksi beras yang dimiliki oleh Kementan hanya mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS).


AMAN Dorong Masyarakat Adat Perkuat Gerakan Ekonomi Kedaulatan Pangan

10 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi (kiri) dan Dewan AMAN Nasional Hein Namotemo di Istana Negara, Jakarta, 22 Maret 2017. ANTARA FOTO
AMAN Dorong Masyarakat Adat Perkuat Gerakan Ekonomi Kedaulatan Pangan

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi minta masyarakat adat memperkuat gerakan ekonomi dan kedaulatan pangan.


Bapanas: Impor Beras Bukan Kewenangan Bulog, Sampai Hari Ini Belum Ada Keputusan

11 hari lalu

(Dari kiri) Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi di Hypermart Puri Indah, Jakarta Barat. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bapanas: Impor Beras Bukan Kewenangan Bulog, Sampai Hari Ini Belum Ada Keputusan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan pemerintah belum memutuskan impor beras tahun ini. Ia pun menegaskan kewenangan impor beras bukan berada di tangan Perum Bulog.