PUPR: Padat Karya Bedah Rumah Serap 287 Ribu Tenaga Kerja

Reporter

Ilustrasi bedah rumah. Housefedharyanah.com
Ilustrasi bedah rumah. Housefedharyanah.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat program padat karya bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah menyerap 287.006 tenaga kerja.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan program BSPS ini dilakukan dengan metode padat karya tunai (PKT) untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 30 November 2020.

Menteri PUPR berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman.

Untuk memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terdampak pandemi Covid-19 sekaligus meningkatkan kualitas rumah, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan terus menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan bedah rumah dengan alokasi anggaran Rp 4,78 triliun.

Hingga 26 November 2020, realisasi BSPS sudah 93,46 persen senilai Rp 4,47 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 287.006 orang.








Sandiaga Dorong Pemda Hadirkan Event Pariwisata yang Menarik dan Berkualitas

6 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membuka Indonesia Fashion Week, Rabu, 22 Februari 2023 di JCC/Foto: Doc. IFW
Sandiaga Dorong Pemda Hadirkan Event Pariwisata yang Menarik dan Berkualitas

Sandiaga mengatakan pemerintah daerah diharapkan dapat berkolaborasi dengan Kemenparekraf dan Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur dasar.


Pemkot Tangerang Selatan Targetkan Bedah 500 Rumah Tidak Layak Huni Selama 2023

8 hari lalu

Pemerintah Kota Depok Modali Perbaikan Ribuan Rumah
Pemkot Tangerang Selatan Targetkan Bedah 500 Rumah Tidak Layak Huni Selama 2023

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan bedah rumah di 43 titik yang ada di wilayah Kecamatan Ciputat Timur.


3 Fakta Banjir di IKN: Hujan, Dampak Pembangunan, dan Peran Bendungan untuk Mitigasi

9 hari lalu

Foto udara suasana pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 21 Februari 2023. Menurut Kasatgas Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Zulyadi, progres bendungan per 21 Februari 2023 telah mencapai 84,4 persen dan ditargetkan selesai pada April 2023, sementara untuk penggenangan air bendungan akan dilaksanakan pada Mei-Juni 2023 yang berfungsi sebagai pasokan air baku ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
3 Fakta Banjir di IKN: Hujan, Dampak Pembangunan, dan Peran Bendungan untuk Mitigasi

Banjir di IKN disebut akibat hujan lebat. Namun, FWI mengatakan ada dampak pembangunan yang membuat banjir di IKN


Soal Banjir di IKN, Forest Watch Indonesia: Bukan Cuma Gara-gara Hujan Lebat

9 hari lalu

Banjir di Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Jumat (17/3/2023), akibat hujan lebat yang mengakibatkan sungai meluap. (Antara/HO Pusdalops Kabupaten PPU
Soal Banjir di IKN, Forest Watch Indonesia: Bukan Cuma Gara-gara Hujan Lebat

Juru Kampanye Forest Watch Indonesia Agung Ady Setyawan menilai banjir di wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak semata-mata terjadi karena hujan lebat


Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

9 hari lalu

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Anggaran IKN Bisa Membengkak Tembus Rp 30-an Triliun, Kemenkeu Paparkan Alasannya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengajukan tambahan anggaran pembangunan IKN sekitar Rp 7 triliun hingga Rp 8 triliun.


Aprisindo: Permenaker No. 5 Tahun 2023 Hanya Berlaku Jika Ada Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja

9 hari lalu

Sejumlah buruh wanita saat membuat sepatu yang diproduksi di Complete Honor Footwear Industrial, sebuah pabrik alas kaki yang dimiliki oleh sebuah perusahaan Taiwan, di Kampong Speu, Kamboja, 4 Juli 2018. REUTERS/Ann Wang
Aprisindo: Permenaker No. 5 Tahun 2023 Hanya Berlaku Jika Ada Kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja

Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri menyebut, Permenaker No 5 Tahun 2023 dapat dilakukan bila ada persetujuan antara pengusaha dengan pekerja.


Tol Nirsentuh Akan Diberlakukan Selektif pada Akhir Tahun Ini

10 hari lalu

Pengendara roda empat melintas di jalur tol Cililitan, Jakarta, Kamis, 3 Maret 2022. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR akan menerapkan teknologi transaksi tol nirsentuh atau dikenal Multi Lane Free Flow (MLFF) rencana sistem pembayaran tersebut akan di uji coba pada 43 gerbang tol di pulau Jawa 2022. TEMPO/Febri
Tol Nirsentuh Akan Diberlakukan Selektif pada Akhir Tahun Ini

Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menginformasikan kelanjutan rencana pemberlakuan tol nirsentuh atau MLFF. Kapan diberlakukan?


Begini Cara Melaporkan Jalan Rusak ke Pemerintah

11 hari lalu

Ilustrasi jalan rusak. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Begini Cara Melaporkan Jalan Rusak ke Pemerintah

Sebagai pembayar pajak, warga memiliki hak untuk terlibat dalam perbaikan jalan rusak di Indonesia. Berikut cara melaporkan jalan rusak.


Kementerian PUPR Sebut Pembangunan Infrastruktur di Sektor Air Butuh Peran Swasta

11 hari lalu

Konstruksi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekanbaru fase A sebagai salah satu proyek kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), saat ini telah selesai dan berstatus Commercial Operation Date (COD) pada tanggal 30 September 2022.DOK DJPPR
Kementerian PUPR Sebut Pembangunan Infrastruktur di Sektor Air Butuh Peran Swasta

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pembiayaan infrastruktur sektor air selama ini banyak bergantung pada pembiayaan pemerintah.


Otorita IKN Optimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam Pembangunan IKN

17 hari lalu

Otorita IKN Optimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri dalam Pembangunan IKN

Otorita IKN Nusantara siap mengoptimalkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.