TEMPO.CO, Surabaya - Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Kota Surabaya 2021 sebesar Rp 9.828.392.793.866 atau Rp 9,8 triliun disahkan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 28 November 2020. Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mengatakan total APBD Surabaya sebesar Rp 9,8 triliun ini harus bermuara pada kesejahteraan rakyat.
"Saat ini kondisi masih pandemi Covid-19, masih banyak warga yang butuh bantuan dan ekonomi Surabaya perlu dipulihkan. APBD harus bermuara pada peningkatan pelayanan kesejahteraan rakyat. Ini tugas kita bersama," kata Reni.
Adapun postur anggaran APBD Surabaya 2020 secara umum pada pendapatan sebesar Rp 8.660.402.684.341 dengan kontribusi terbesar pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5.561.555.949.38.
Pada sektor belanja daerah terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja daerah terbesar pada belanja operasional sebesar Rp 7.512.031.120.155 dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp 1.177.990.109.525.
Reni merinci alokasi anggaran pada APBD 2021 diprioritaskan untuk atasi dampak pandemi hingga pemulihan ekonomi sesuai dengan tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan fokus Pembangunan Pemulihan Ekonomi, Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana guna Mewujudkan Visi Pembangunan Kota Surabaya".
Menurut dia, tema pembangunan tersebut diarahkan pada 12 prioritas pembangunan di antaranya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19; penataan kawasan permukiman dan wilayah perkotaan dengan memperhatikan daya dukung kota serta infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.
Selain itu, peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek pemerintahan, kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi; pemulihan dan penguatan sistem kesehatan; penguatan sistem jaring pengaman sosial; penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal dalam sendi kehidupan masyarakat; peningkatan ketahanan pangan; peningkatan ketahanan bencana.
Begitu juga dengan peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik; transparansi pengelolaan belanja daerah didukung sistem informasi yang terintegrasi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; pelaksanaan skenario tatanan normal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan protokol Covid-19, pelaksanaan program skala besar dan prioritas.
Reni juga bersyukur karena APBD Surabaya 2021 dapat disahkan tepat waktu. "Alhamdulillah, APBD bisa diparipurnakan sesuai jadwal yang diatur dalam pedoman penyusunan APBD di Permendagri Nomor 64 Tahun 2020," katanya.
Walaupun APBD Surabaya 2021 sudah diketok, Reni meminta Pemkot Surabaya tidak luput mengejar target pendapatan APBD Surabaya 2020 hingga penghujung tutup tahun anggaran 2020.
"Kita masih ada PR (pekerjaan rumah) di mana per pertengahan November target pendapatan masih sekitar 80,76 persen dan target belanja sekitar 69,51 persen," ujarnya.
Oleh karena itu, legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendorong kepada Wali Kota Surabaya dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Surabaya untuk fokus pada ketercapaian target pendapatan 2020 dan belanja daerah utamanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan urusan wajib pemerintahan.
"Saya memahami bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada kinerja keuangan daerah. Di sisa waktu yang ada kita tetap harus optimistis capaian bisa lebih baik lagi," katanya.
ANTARA
