Edhy Prabowo Diduga Serahkan Tata Niaga Ekspor Lobster ke Asosiasi

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa dalam dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari, 26 November 2020. Edhy telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai menteri pasca tertangkap dalam kasus korupsi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengenakan rompi tahanan seusai diperiksa dalam dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari, 26 November 2020. Edhy telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai menteri pasca tertangkap dalam kasus korupsi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Kejadian ini menyebabkan asosiasi pengusaha terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama di pihak Chandra. Sedangkan kubu kedua yang berisi belasan eksportir—termasuk perusahaan yang diduga memalsukan data ekspor--meminta adanya perubahan struktur asosiasi.

    Selama rapat berlangsung, Edhy dikabarkan marah. Dia disebut menyayangkan adanya kegaduhan yang terjadi antar-pengusaha dan mempertanyakan legalitas pembentukan Perduli. Sebab, Perduli merupakan asosiasi yang kala itu belum berbadan hukum.

    Edhy pun meminta eksportir membentuk asosiasi baru yang sah secara hukum. Asosiasi ini bernama  Perkumpulan Pengusaha Lobster Indonesia (Pelobi) yang beranggotakan 40 badan usaha. Pelobi resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada November 2020.

    Jabatan Ketua Pelobi diduduki Muhammad Irwansyah dari PT Kreasi Bahari. Irwansyah adalah mantan Wali Kota Pangkalpinang.

    Kubu Chandra tak masuk dalam asosiasi Pelobi. Di bawah koordinasi Pelobi, Edhy meminta pengusaha menyepakati teknis pengaturan tata-niaga di lapangan. Rapat hari itu kemudian berakhir kurang dari 15 menit.

    Tempo menghubungi Irwansyah terkait pertemuan pengusaha dengan Edhy dan muasal pembentukan Pelobi. Namun hingga berita ini diturunkan, nomor telepon Irwansyah tidak aktif.

    Staf khusus Edhy Prabowo, Andreau Pribadi, yang kini menjadi tersangka kasus dugaan suap izin usaha perikanan, sempat mengatakan pengaturan tata-niaga ekspor diketahui oleh KKP. “Monitor dan pemantauan secara masif juga dilakukan melalui Satgas 115 yang diketuai oleh Menteri KP dan bekerja sama dengan TNI-Polri,” katanya dalam pesan pendek, malam sebelum dicokok KPK, Selasa, 24 November 2020.

    Baca: Gantikan Edhy Prabowo, Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

    FRANCISCA CHRISTY ROSANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.