Erick Thohir Sebut Likupang untuk Turis Menengah Cina, Labuan Bajo Tetap Premium

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2020. Rapat kerja tersebut membahas Penyertaan Modal Negara Tahun 2021, Target Deviden BUMN Tahun Buku 2020, Pembayaran Hutang Pemerintah Kepada BUMN Tahun 2020 dan Roadmap dan Restrukturisasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menghadiri rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 14 September 2020. Rapat kerja tersebut membahas Penyertaan Modal Negara Tahun 2021, Target Deviden BUMN Tahun Buku 2020, Pembayaran Hutang Pemerintah Kepada BUMN Tahun 2020 dan Roadmap dan Restrukturisasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memaparkan rancangan pembangunan pariwisata super-prioritas di lima destinasi, yakni Labuan Bajo, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Danau Toba. Masing-masing destinasi, menurut Erick, memiliki pasar berbeda.

    “Likupang kami targetkan untuk middle (kelas menengah), banyak wisatawan dari Cina ke sana,” ujar Erick dalam rapat koordinasi pariwisata yang ditayangkan secara virtual, Jumat, 27 November 2020.

    Konsep pembangunan pariwisata Likupang akan disesuaikan dengan pasarnya. Destinasi ini memiliki ruang terbuka berupa danau dan pemandangan alam lainnya.

    Sedangkan Labuan Bajo, menurut Erick, akan ditetapkan sebagai destinasi wisata ekslusif dengan pembatasan kapasitas pengunjung. Salah satu titik wisata premium yang tengah dikembangkan, selain Pulau Komodo, adalah Tana Mori. Titik ini akan menjadi tempat perhelatan G20 dan ASEAN Summit 2023.

    “Kami harapkan Labuan  Bajo memiliki target sendiri,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.