Kemenkeu: Arah Kebijakan Dana Desa untuk Penguatan Ekonomi Nasional

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan pandangan akhir Pemerintah atas RUU tentang APBN saat rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Astera menegaskan lima arah kebijakan TKDD itu harus diimplementasikan mengingat anggarannya untuk tahun depan mengalami peningkatan sebesar 4,1 persen dibanding tahun ini yaitu dari Rp763,9 triliun menjadi Rp795,5 triliun.

    Ia menyebutkan alokasi anggaran TKDD sejak 2015 hingga 2021 terus mengalami peningkatan meskipun sempat turun pada tahun ini seiring dengan adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk menangani COVID-19.

    Ia merinci anggaran TKDD pada 2015 adalah Rp623,1 triliun yang kemudian meningkat 8,6 persen ke Rp710,3 triliun pada 2016, lalu naik 4,5 persen ke Rp742 triliun pada 2017.

    Selanjutnya dari 2017 mengalami peningkatan lagi sebesar 2,1 persen menjadi Rp757,8 triliun lalu naik 7,3 persen ke Rp813 triliun pada 2019 namun turun 6 persen ke Rp763,9 triliun pada tahun ini.

    “Salah satu bagian penting dalam belanja negara adalah TKDD yang alokasinya pada 2021 meningkat sekitar 4,1 persen dibanding tahun sebelumnya,” kata dia.

    Baca: Perbankan Restrukturisasi Kredit Rp 932,6 T, Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.