"Mudah-mudahan menteri baru bisa segera melakukan konsolidasi, jangan terlalu lama menteri ad interim, kurang bagus," ujar Alamsyah. Saat ini, Jokowi sudah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ad-interim.
Ombudsman sejak bulan Juni mengatakan bakal melakukan pengawasan kebijakan ekspor benih lobster. Sejumlah temuan, menurut Alamsyah, telah dikumpulkan dan dibahas.
Setelah itu, pada Desember mendatang, rencananya, Ombudsman juga akan melakukan klarifikasi dan membuat laporan akhir dari rapid assesment.
Selanjutnya, Ombudsman juga akan memberi saran perbaikan dan rencana aksi untuk perbaikan tata kelola pada kebijakan ekspor benur lobster tersebut. "Kami rencanakan di Desember temuan akan kami bahas bersama dan januari bisa diserahkan hasil itu dan mudah-mudahan sudah terpilih menteri baru," ujar Alamsyah.
Kebijakan ekspor benur menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo dalam kasus dugaan suap pemberian izin usaha perikanan. Edhy ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bersama enam orang lainnya, Rabu petang, 25 November.