TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, rancangan Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau carbon credit telah memasuki tahap finalisasi.
Dia memperkirakan beleid tersebut dapat terbit pada Desember 2020. "Saya yakin awal bulan depan, kita sudah bisa melihat Perpres baru tentang carbon credit," ujar Luhut dalam acara Virtual The 9th Indonesia EBTKE ConEx 2020, Rabu, 25 November 2020.
Dia menuturkan carbon credit merupakan mekanisme pasar jual beli karbon di mana penjual melakukan aktivitas mengurangi emisi dan pembeli melakukan aktivitas yang meningkatkan emisi.
Mekanisme ini akan membantu Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Seusai ratifikasi Indonesia atas Perjanjian Paris (Paris Agreement) pada 2015, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca menjadi 29 persen pada 2030 dan 41 persen dengan dukungan kerja sama internasional, termasuk dengan skema Reduction Emission Deforestation and Degradation (REDD+).
Menurut Luhut, Indonesia memiliki potensi carbon pricing yang cukup besar. "Indonesia memiliki 75-80 persen cabon credit dunia yang berasal dari hutan, magrove, lahan gambut, padang lamun, dan batu karang," katanya.
Luas area hutan mangrove di Indonesia saat ini mencapai 3,31 juta hektare atau 20 persen dari total luas area hutan mangrove dunia. Kemampuan menyerap emisi karbon sekitar 950 ton karbon per hektar atau setara 33 gigaton karbon untuk seluruh hutan mangrove di Indonesia.
