Budi Karya Ancam Cabut Rute Penerbangan Jika Maskapai Langgar Protokol Kesehatan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) bersama Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo (kiri) dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Budi juga mengatakan bahwa penurunan jumlah penumpang terjadi di semua angkutan yakni bus, kereta api, udara dan laut. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) bersama Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo (kiri) dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 November 2020. Budi juga mengatakan bahwa penurunan jumlah penumpang terjadi di semua angkutan yakni bus, kereta api, udara dan laut. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan ketika terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang sudah dicanangkan pemerintah dengan dalih tidak ada aturan internasionalnya merupakan dalih yang kurang tepat.

    Pasalnya, kata Alvin, International Air Traffic Association (IATA) hanya memberikan saran atau contoh terbaik bagi berbagai negara. Sementara, setiap negara berdaulat mengatur negaranya sendiri sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing negara.

    Peraturan, menurut dia, seharusnya berlaku bagi semua tanpa kecuali. "Peraturan dibuat untuk melindungi semua pihak agar persaingan tetap sehat dan keselamatan, keamanan dan kesehatan konsumen tetap terjamin," ujar Alvin.

    Lebih lanjut, ketika pemerintah sudah memiliki aturan protokol kesehatan tetapi tidak ada penegakan terhadap aturan, artinya hal ini menjadi ketidakadilan bagi maskapai yang sudah patuh terhadap protokol kesehatan.

    BISNIS

    Baca: Heboh Tiket AirAsia PP ke Bali Rp 10 Ribu, Simak Kisah Penumpang Ini


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Operasi Ketupat 2021 Demi Menegakkan Larangan Mudik, Berlaku 6 Mei 2021

    Sekitar 166 ribu polisi diterjunkan dalam Operasi Ketupat 2021 untuk menegakkan larangan mudik. Mereka tersebar di lebih dari 300 titik.