JAKARTA — Pemerintah menjajaki peluang melakukan pembiayaan dini atau prefunding berupa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam jumlah besar sebelum tahun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021 dimulai.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menuturkan pemerintah ke depan akan terus mencermati perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pertimbangan.
“Kami juga tentunya melihat dinamika pasar, dan saat ini pasar SBN sedang sangat positif,” ujarnya, Selasa 24 November 2020. Sentimen global yang membaik serta ketersediaan likuiditas menyiratkan kondisi pasar keuangan yang terjaga.
“Kemungkinan prefunding tetap terbuka. Bentuknya tidak harus dalam valuta asing, tapi bisa juga rupiah.”
Di sisi lain, ucap Luky, pemerintah mencatat dukungan pembiayaan dari Bank Indonesia terbukti memberikan dampak positif bagi APBN. Dengan demikian, pembiayaan dari bank sentral akan terus diandalkan sesuai dengan kebutuhan penanganan Covid-19, termasuk untuk kebutuhan pengadaan vaksin. “Ada kemungkinan carry over (pengalihan anggaran dari tahun sebelumnya) di APBN 2021.”
