Daya Beli Masih Lemah, Komisi VII DPR Minta Kaji Penghapusan BBM Premium

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas mengisi Premium ke tangki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. Hukum ekonomi mengatur bahwa BBM, yang bahan baku utamanya minyak mentah, memang harus naik harganya jika harga minyak mentah dunia naik. Harga minyak mentah dunia sudah naik lebih dari dua kali lipat atau 200 persen sejak 2016 berkisar US$ 32 per barel, dan saat ini melambung di kisaran US$ 80 per barel. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    Petugas mengisi Premium ke tangki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu, 10 Oktober 2018. Hukum ekonomi mengatur bahwa BBM, yang bahan baku utamanya minyak mentah, memang harus naik harganya jika harga minyak mentah dunia naik. Harga minyak mentah dunia sudah naik lebih dari dua kali lipat atau 200 persen sejak 2016 berkisar US$ 32 per barel, dan saat ini melambung di kisaran US$ 80 per barel. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan agar pemerintah tidak menerapkan penghapusan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium mulai Januari 2021. Sebab, kata dia, saat ini masyarakat masih mengalami fenomena pelemahan tingkat daya beli di tengah pandemi Covid-19.

    "Saat ini daya beli masyarakat sedang lemah karena terdampak pandemi Covid-19," kata Mulyanto, Selasa, 24 November 2020. Menurut dia, rencana penghapusan BBM jenis premium mulai Januari 2021 di seluruh wilayah Pulau Jawa, Madura dan Bali akan menambah beban hidup masyarakat.

    Ia menegaskan bukan anti BBM ramah lingkungan, namun meminta solusi alternatif bagi masyarakat bila ingin menghapus premium. Mulyanto menyatakan pemerintah harus mempunyai rencana dan mitigasi. 

    "Kalau dihapus apa alternatif BBM murah untuk masyarakat? Apakah kompensasi atas penugasan Pertamina untuk premium dialihkan ke BBM yang tersisa, sehingga harganya sama dengan harga premium? Kalau itu, mungkin tidak ada penentangan dari masyarakat," kata Mulyanto. Ia pun meminta agar pemerintah dapat mengkaji ulang rencana penghapusan tersebut.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai positif rencana penghapusan BBM premium di Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) pada Januari 2021. Menurut dia, hal itu sangat mendukung komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Paris Agreement.

    Untuk itu, menurut dia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diminta segera merevisi aturan mengenai pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium, terutama di Jamali. Ia menilai aturan kewajiban pendistribusian premium bertolak belakang dengan Paris Agreement.

    "Untuk itu tak ada jalan lain, Kementerian ESDM harus segera merevisi aturan sehingga tak ada lagi kewajiban pendistribusian premium dan ini bisa diawali di Jamali," ujar Mamit.

    Revisi aturan, lanjutnya, sangat penting baik sebagai bentuk dukungan terhadap Paris Agreement dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. “Dengan demikian revisi memang harus dilakukan. Indonesia akan jadi sorotan internasional jika kebijakannya bertolak belakang dengan komitmen Presiden dalam Paris Agreement,” kata dia.

    Baca juga: 5 Fakta Soal Wacana Penghapusan BBM Premium, Awal Mula hingga Komentar Ahok
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspada Generalized Anxiety Disorder, Gangguan Kecemasan Berlebihan

    Generalized Anxiety Disorder (GAD) adalah suatu gangguan yang menyerang psikis seseorang. Gangguannya berupa kecemasan dan khawatir yang berlebih.