Anggota DPR Minta Pemerintah Gaji Warga Pulau Komodo

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, menyarankan pemerintah menggaji masyarakat yang tinggal di Pulau Komodo sebagai imbas pembangunan wisata super-premium. Penggajian itu merupakan bagian dari upaya menyejahterakan warga lokal setelah Taman Nasional Komodo dipugar.

“Andai (tiket masuk Pulau Komodo) US$ 1.000, kan enggak ada problem kalau masyarakat digaji tiap bulan. Jadi bisa dihitung pendapatan tiap rumah,” kata Dedi saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23 November 2020.

Dedi menjelaskan, pendapatan dari hasil retribusi dan pajak pariwisata mesti mengalir kepada masyarakat setempat supaya memberikan efek langsung. Dia menghitung komposisi pendapatan negara bukan pajak atau (PNBP) dari penjualan tiket setengahnya harus dialokasikan kepada desa, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi.

Bila selama ini pendapatan dari pelaku usaha sepenuhnya masuk kantong pemerintah pusat, Dedi meminta 20 persen di antaranya kini mesti ditempatkan untuk pemasukan provinsi dan 30 persen untuk kabupaten. Sedangkan 50 persennya menjadi pendapatan pemerintah pusat.

Pendapatan bagi daerah inilah yang bisa dimanfaatkan untuk menggaji warga. Selain itu, pendapatan juga mesti dialokasikan bagi pos peningkatan pendidikan pariwisata, pembangunan infrastruktur rumah berbasis adat, pembangunan pelabuhan, perbaikan jalan, hingga penyediaan air bersih dan fasilitas kesehatan. “Masyarakat disubsidi. Mereka bisa sejahtera sambil menjaga habitat komodo,” katanya.

Pembangunan wisata Pulau Komodo sebagai destinasi ekslusif memperoleh pertentangan dari koalisi masyarakat Manggarai Barat. Peneliti Sunspirit for Justice and Peace, Venan Haryanto, mengatakan DPR harus menghentikan upaya pemerintah memoles Pulau Komodo.

Venan juga menyinggung masalah pembangunan sarana dan prasarana pariwisata eksklusif yang akan menghadirkan fasilitas helipad, jaring kabel bawah laut, hingga pembangkit listrik tenaga diesel. Menurut dia, desain itu harus direvisi sehingga lebih ramah lingkungan.

“Kami meminta dikaji ulang dengan melibatkan ahli, organisasi-organisasi lingkungan, para pelaku wisata dan masyarakat setempat, agar dapat diputuskan mana yang bisa dilanjutkan mana yang harus dihentikan,” ucapnya.

Selanjutnya, Venan mendesak DPR mendorong pemerintah memperkuat konsep konservasi dan pariwisata berbasis alam dan komunitas. Dia meminta pembangunan di Kawasan Taman Nasional Komodo tak hanya berfokus pada infrastruktur, melainkan pendidikan dasar dan menengah, peningkatan fasilitas kesehatan, serta perbaikan dermaga dan air bersih.

Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) Shana Fatina memastikan pembangunan wisata premium Pulau Komodo akan mengedepankan kesejahteraan masyarakat setempat. Shana mengatakan pemerintah akan memberi ruang masyarakat setempat untuk memasarkan produk UMKM-nya kepada turis.

“Bagaimana benefit ekonomi langsung ke masyarakat. Produk bisa dijual di dalam kawasan, bisa juga kami yang jualkan ke luar langsung,” ucap Shana.