TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik untuk posisi guru maupun non-guru.
"Banyak Pemerintah Daerah mengatakan akan merekrut kalau ada anggarannya, sekarang kami sediakan anggarannya. Tentu dengan demikian, kami berharap ada perekrutan dengan tetap memperhatikan kualitas," ujar dia dalam konferensi video, Senin, 23 November 2020.
Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan rencana prekrutan hingga 1 juta guru PPPK pada 2021. Sri Mulyani mendukung langkah tersebut lantaran guru honorer hingga kini tercatat sekitar 1,6 juta orang. Sehingga, rekrutmen tersebut bisa mengurangi jumlah guru non-ASN.
"Karena sebagaimana disampaikan para guru honorer, gaji dan tunjangan dari non pns atau honorer menjadi guru yang ASN atau P3K memang berbeda. Kami terus mendukung langkah-langkah peningkatan kesejahteraan guru dengan tetap menjaga kualitas dari guru," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengaku senang dengan rekrutmen guru melalui sistem ujian itu. Karena itu, berharap para guru bisa mempersiapkan. Ia memastikan bahwa semua anggaran untuk rekrutmen dibiayai oleh APBN.
"Kalau kita lihat untuk 2021 sudah dicadangkan Rp 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat dan yang baru," ujar Sri Mulyani. Sehingga, nantinya guru honorer yang diterima dan menjadi guru PPPK, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja guru, termasuk sebesar Rp 4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki dua anak.
Selain anggaran Rp 1,46 triliun untuk gaji ASN pusat yang akan direkrut, ada pula anggaran Rp 24,92 triliun untuk mereka yang akan masuk menjadi PNS dan ASN daerah. Untuk di pusat, saat ini akan ada formasi 54.581 orang, rinciannya CPNS 27.291 formasi dan PPPK 27.290 formasi. Untuk daerah, akan ada rekrutmen 119.094 CPNS dan 1.002.616 orang PPPK.
"Selain itu, kami masih ada PPPK non guru, yaitu tenaga non kependidikan, masih akan ada formasi sebanyak 70 ribu lebih. Ini yang kita siapkan anggarannya hingga mencapai Rp 24,9 triliun," ujar Sri Mulyani. Nantinya, pembayaran gaji dan tunjangan para pegawai yang direkrut di daerah akan dilakukan melalui jalur APBD, dengan adanya transfer umum dari pemerintah pusat.
Baca: Sri Mulyani: Pemimpin G20 Awasi Potensi Naiknya Utang Karena Penanganan Covid-19
