Indef Sebut APBN 2021 Butuh Penyembuhan, Ini Sebabnya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyerahkan Draft RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Draft ini diberikan dalam sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Presiden Joko Widodo alias Jokowi (kiri) menyerahkan Draft RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 beserta Nota Keuangannya kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Draft ini diberikan dalam sidang Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Tauhid Ahmad menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2021 tidak dalam kondisi sehat. Oleh karena itu, anggaran APBN dinilai butuh penyembuhan.

    "Di struktur prioritas APBN Tahun 2021 juga terdapat skema anggaran yang tidak mengedepankan skenario pemulihan ekonomi tahun 2021," kata Tauhid dalam diskusi virtual, Senin, 23 November 2020. Padahal skema pemulihan sepatutnya tetap membutuhkan anggaran fungsi ekonomi, infrastruktur dan sosial yang lebih tinggi.

    Pendapatan negara pada tahun 2021 yang sebesar Rp 1.473,6 triliun atau turun sebesar 21,9 persen dibandingkan sebelum pandemi (normal). Dengan begitu, tahun 2021 diperkirakan
    belum akan pulih sepenuhnya meski terdapat perbaikan dibandingkan Perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020. 

    Belanja negara pada tahun 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun, naik sebesar 8,3 persen dibandingkan sebelum pandemi (normal). Bila dibandingkan dengan Perpres 72 Tahun 2020, belanja negara tahun depan naik 0,39 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.