Ma'ruf Amin Ingin Bangun Rumah Murah Lewat Program Padat Karya

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) dan Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supriatmaja (kanan) meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis, 19 November 2020. Pada kunjungan tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau satu persatu tahapan simulasi pemberian vaksin COVID-19. ANTARA/Fakhri Hermansyah

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) dan Bupati Kabupaten Bekasi Eka Supriatmaja (kanan) meninjau simulasi pemberian vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Kamis, 19 November 2020. Pada kunjungan tersebut Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau satu persatu tahapan simulasi pemberian vaksin COVID-19. ANTARA/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemerintah sedang mengkaji skema intervensi untuk mengatasi persoalan bakclog atau kekurangan pasokan rumah. Salah satunya, Ia berharap ada program padat karya untuk pembangunan rumah, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BPR) atau rumah murah.

    "Agar memberikan pekerjaan dan manfaat langsung kepada masyarakat," kata Ma'ruf dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, 21 November 2020.

    Selain itu, Ia menyebut pemerintah juga sedang mengkaji skema subsidi yang lebih tepat. Tapi, Ma'ruf belum menjelaskan detail bentuk subsidi yang akan diberikan.

    Dalam keterangan ini, Ma'ruf juga menyebut backlog rumah saat ini masih cukup besar, mencapai 11,04 juta unit. "Dengan demikian, pembangunan perumahan menjadi semakin mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya," kata dia.

    Sementara pada 28 September 2020, sebenarnya sudah berlaku Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 138/PMK.05/Tahun 2020. Lewat beleid ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperluas cakupan debitur penerima subsidi bunga debitur KPR sampai dengan tipe 70.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.