TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Kajian dan Pengembangan Perbanas Aviliani menyarankan agar pemerintah tidak menurunkan anggaran bantuan langsung tunai atau BLT pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Sebab, hal tersebut akan memengaruhi sisi permintaan di dalam negeri.
"Menurut saya seharusnya itu tidak diturunkan karena ekonomi mulai membaik, kalau diturunkan bisa turun lagi. Jadi menurut saya yang harus dipikirkan lagi adalah BLT sebaiknya jangan diturunkan dulu," ujar Aviliani dalam webinar, Jumat, 20 November 2020.
Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik tidak otomatis menyerap tenaga kerja secara langsung. Belum lagi, Aviliani melihat belanja pemerintah biasanya baru mulai bulan Maret. Karena itu, ia berujar guyuran dana dari APBN dan APBD harus mulai dipersiapkan dari Januari 2021.
"Karena akhir tahun ini kemungkinan hanya 70 sampai 80 persen, enggak sampai 100 persen belanjanya. Jadi menurut saya motor penggerak dari pemerintah harus duluan," tutur Aviliani.
Di samping itu, guna mendorong sisi permintaan juga Aviliani menyarankan pemerintah harus langsung tancap gas menggulirkan proyek-proyek infrastruktur, sesuai yang telah dianggarkan di APBN 2021. Sebab, proyek tersebut akan memiliki efek pengganda yang besar.
"Misalnya proyek jalan tol, pemerintah bisa memberi jaminan atau membiayai dulu baru memberikannya ke swasta. Jadi harus ada PPP atau jaminan agar ada efek pengganda," ujar Aviliani.
