Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

2021, PUPR Yakin Penataan 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Selesai

image-gnews
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 23 September 2020. Ketua Komisi V DPR Lasarus, pagu Kementerian PUPR RAPBN tahun 2021 sesuai dengan nota keuangan Rp149,81 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 23 September 2020. Ketua Komisi V DPR Lasarus, pagu Kementerian PUPR RAPBN tahun 2021 sesuai dengan nota keuangan Rp149,81 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono optimistis penataan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) akan rampung pada tahun depan.

“Saat ini progres pembangunan KSPN Super Prioritas telah mencapai 57,85 persen hingga pertengahan November 2020,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat 20 November 2020.

Adapun serapan anggaran mencapai Rp2,64 triliun dari total anggaran Rp3,81 triliun atau sebesar 69,36 persen untuk 5 KSPN Super Prioritas. Kelimanya adalah Wisata Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Labuan bajo dan Likupang-Manado-Bitung. 

Basuki mencontohkan pembangunan infrastruktur di KSPN Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara sebagai destinasi wisata unggulan di antaranya pembangunan Jalan Lingkar Samosir, pelebaran alur Tano Ponggol dan Jembatan Tano Ponggol dan revitalisasi Danau Toba. 

Selain itu juga termasuk infrastruktur instalasi pengolahan air, sanitasi, penataan kawasan tepi Danau Toba, dan peningkatan kualitas rumah swadaya melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk pondok wisata (homestay).

Selanjutnya pada KSPN Mandalika di antaranya meliputi konektivitas, pengendali banjir, serta sarana dan prasarana penunjang pariwisata.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Menpar Widiyanti Putri Wardhana akan Tambah 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas Setelah Candi Borobudur dan Lainnya

57 menit lalu

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Pariwisata, Gambir, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang sebelumnya dipimpin oleh Sandiaga Uno dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. TEMPO/Ilham Balindra
Menpar Widiyanti Putri Wardhana akan Tambah 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas Setelah Candi Borobudur dan Lainnya

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan rencananya menambah lima destinasi pariwisata super prioritas lagi.


Erick Thohir: Kita Sukses Dorong Mandalika sebagai Sport Tourism

1 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 September 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran tahun 2025, pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024, pembahasan permasalahan Indofarma. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir: Kita Sukses Dorong Mandalika sebagai Sport Tourism

Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim berhasil membangun sport tourism di Mandalika.


P3PD Bantu Kepala Desa Kutuh Susun Peraturan Desa tentang Retribusi untuk Investor di Sektor Pariwisata

1 hari lalu

Kepala Desa (Kades) Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali I Wayan Mudana (kanan). Dok. Kemendagri
P3PD Bantu Kepala Desa Kutuh Susun Peraturan Desa tentang Retribusi untuk Investor di Sektor Pariwisata

Kepala Desa Kutuh berencana membuat peraturan desa terkait retribusi untuk investor dan pelaku usaha di sektor pariwisata. Ilmu ini diperoleh setelah mengikuti pelatihan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa atau P3PD.


Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028

1 hari lalu

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA/M Risyal Hidayat
Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028

Danis Sumadilaga menyatakan bahwa prioritas utama pembangunan di IKN saat ini adalah membentuk ekosistem yang lengkap.


Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti Sebut Siap Lanjutkan IKN: Kami Selesaikan Semuanya

3 hari lalu

Diana Kusumastuti berjalan saat dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Diana Kusumastuti ditunjuk oleh Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum.ANTARA/Muhammad Adimaja
Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti Sebut Siap Lanjutkan IKN: Kami Selesaikan Semuanya

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti beri komentar soal kelanjutan IKN. "Kami akan melanjutkan yang sudah jalan. Kami selesaikan semuanya," katanya.


Nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pemerintahan Prabowo di Bawah Dua Kemenko Berbeda

4 hari lalu

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya saat serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Pariwisata, Gambir, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang sebelumnya dipimpin oleh Sandiaga Uno dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. TEMPO/Ilham Balindra
Nomenklatur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pemerintahan Prabowo di Bawah Dua Kemenko Berbeda

Kementerian Pariwisata era Prabowo di bawah Menko Perekonomian, sedangkan Kementerian Ekonomi Kreatif Menko Pemberdayaan Masyarakat.


Banyak Event Wisata, Kunjungan ke Tiga Destinasi ITDC Meningkat pada Triwulan III 2024

8 hari lalu

Thank God It's Festival. Dok. The Nusa Dua
Banyak Event Wisata, Kunjungan ke Tiga Destinasi ITDC Meningkat pada Triwulan III 2024

Tiga destinasi wisata yang dikelola ITDC itu banyak dikunjungi wisatawan yang menghadiri event, MICE, balap, hingga festival budaya.


Ajak Warganya Liburan di Dalam Negeri, Thailand Siapkan Subsidi Pariwisata sampai 50 Persen

9 hari lalu

Wisatawan mengunjungi Grand Palace, salah satu tempat wisata utama karena Thailand mengharapkan kedatangan wisatawan Tiongkok setelah Tiongkok membuka kembali perbatasannya di tengah pandemi virus corona (COVID-19), di Bangkok, Thailand, 7 Januari 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha
Ajak Warganya Liburan di Dalam Negeri, Thailand Siapkan Subsidi Pariwisata sampai 50 Persen

Program subsidi pariwisata domestik di Thailand sebelumnya menciptakan dampak ekonomi sekitar 58,6 miliar baht atau sekitar Rp2,7 triliun.


AHY: Prabowo akan Lanjutkan dan Hubungkan Jalan Tol yang Dibangun Jokowi

9 hari lalu

Agus Harimurti Yudhoyono didampingi Raja Juli Antoni menyerahkan jabatan Menteri ATR/BPN kepada Nusron Wahid dan Ossy Dermawan di Kementerian ATR/BPN, Senin 21 Oktober 2024. Prosesi serah terima jabatan ini ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kedua pihak. TEMPO/Muhammad Rizki Yusrial
AHY: Prabowo akan Lanjutkan dan Hubungkan Jalan Tol yang Dibangun Jokowi

Menteri Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY memastikan Prabowo akan melanjutkan proyek pembangunan tol yang dibangun Jokowi.


Apa Saja Kementerian yang Dipecah sehingga Kabinet Merah Putih Prabowo Jadi Gemuk?

9 hari lalu

Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama dengan menteri Kabinet Merah Putih (KMP) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 21 Oktober 2024. Menteri KMP terdiri dari 53 orang menteri. Daftar itu terdiri dari tujuh kementerian koordinator, empat puluh satu kementerian, serta lima kepala lembaga. Sejumlah menteri di pemerintahan Presiden Jokowi kembali menjabat. TEMPO/Subekti.
Apa Saja Kementerian yang Dipecah sehingga Kabinet Merah Putih Prabowo Jadi Gemuk?

Prabowo telah membentuk kabinet yang terdari 48 kementerian. Penambahan tersebut terjadi karena ada pemecahan sejumlah kementerian.