TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kementerian dan pemerintah daerah tidak lagi menumpuk belanja negara di akhir tahun. Menurutnya, kondisi darurat seperti saat ini menuntut pemerintah untuk bekerja cepat dalam merealisasikan anggaran.
“Jangan sampai lagi diulang-ulang semuanya menumpuk di akhir tahun,” kata Presiden saat membuka acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 18 November 2020.
Presiden pun meminta perubahan-perubahan fundamental dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Saat ini yang dibutuhkan bukan lagi hanya sebatas pada pembangunan sistem pengadaan barang dan jasa yang cepat, transparan, dan akuntabel, tapi juga sebuah sistem yang mampu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kata Jokowi, harus membangun sistem pengadaan yang real time, melakukan transformasi 100 persen e-procurement, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kapasitas pengolahan data.
"LKPP harus berani melakukan banyak terobosan, terutama dengan memanfaatkan teknologi super modern,” ujar dia.
Menurutnya, terobosan dan penerapan teknologi tersebut akan dapat membuat semua pihak terkait memantau pengadaan barang dan jasa sejak proses hingga nilai realisasi. Selain itu, sistem tersebut dapat menjadi early warning bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran.