TEMPO.CO, Jakarta - Tokopedia menyoroti masuknya perusahaan tersebut dalam daftar 10 perusahaan pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen atas produk digital.
Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah, Tokopedia, Astri Wahyuni mengatakan perusahaan akan mematuhi dan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. “Tokopedia sebagai perusahaan teknologi buatan Indonesia tentu mendukung setiap inisiatif pemerintah yang mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, termasuk dalam hal pemungutan pajak,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, Selasa, 17 November 2020.
Dia mengatakan pemungutan PPN tersebut tidak akan mempengaruhi harga jual dari produk-produk lokal.
Dia menegaskan bahwa pajak yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, hanya akan dikenakan untuk produk digital luar negeri tertentu.
“Produk lain yang dijual melalui platform Tokopedia, termasuk produk-produk buatan UMKM Indonesia, tetap dipasarkan dengan harga terbaik dan transparan. Bagi para penjual UMKM Indonesia di Tokopedia, pajak tetap diproses dan dibayarkan langsung oleh para mitra UMKM,” katanya.
Menurut catatan Bisnis.com, konsumen barang atau jasa digital asal luar negeri yang membeli dari Bukalapak, Lazada, Zalora dan Tokopedia akan dikenakan PPN 10 persen mulai 1 Desember 2020.
