BTN Lelang Properti Senilai Rp 2 T, Aset Ini yang Paling Diminati Pembeli

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury di Jakarta.

    Direktur Utama Bank BTN, Pahala Nugraha Mansury di Jakarta.

    TEMPO.CO, Jakarta - Perbankan nasional mempercepat upaya pemulihan tingkat rasio kredit macet (NPL) di penghujung tahun ini. PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN misalnya melakukan pemulihan aset dengan menggelar kegiatan Asset Sales Festival di empat kota, yaitu Medan, Bandung, Surabaya, dan Makasar.

    Acara yang diselenggarakan secara daring dan luring itu ditujukan untuk mempertemukan investor, pengembang, penjual, properti, dan calon pembeli properti, dengan target dana yang diraih sebesar Rp 430 miliar.

    “Kami rutin melakukan acara ini untuk memberikan peluang berinvestasi pada aset-aset property murah yang dapat dijadikan aset produktif,” ujar Direktur Remedial and Wholesale Risk Bank BTN, Elisabeth Novie Riswanti, seperti dikutip dari Koran Tempo, Senin 16 November 2020.

    Aset property yang ditawarkan tidak hanya berasal dari kredit konsumer, namun juga kredit  komersial,  termasuk aset bermasalah kelolaan BTN Syariah. Menurut Novie, minat masyarakat untuk berinvestasi pada rumah-rumah yang bermasalah atau aset mangkrak itu pun sangat tinggi. Dia mencontohkan pembelian dari gelaran Asset Sales Festival di Medan pada awal bulan ini telah berhasil meraup dana sebesar Rp 70 miliar.

    Pada rangkaian kegiatan di empat kota tersebut perseroan rencananya akan menawarkan aset sebanyak 13.733 unit, dengan nilai total Rp 2 triliun berupa rumah, tanah, hotel, dan proyek perumahan. 

    “Yang paling diminati investor adalah rumah baik tanah dan bangunannya, dengan rentang nilai aset dari Rp 300 juta hingga Rp 500 juta dan sejumlah proyek perumahan,” kata Novie.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.