RUU Minuman Beralkohol Disorot, Bagaimana Kondisi Industri di Dalam Negeri?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Minuman Beralkohol atau Minuman Keras. REUTERS/Muhammad Hamed

    Ilustrasi Minuman Beralkohol atau Minuman Keras. REUTERS/Muhammad Hamed

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol. Usulan RUU Minuman Beralkohol ini muncul dari 18 anggota Fraksi PPP, dua orang dari Fraksi PKS, dan satu lainnya dari Gerindra.

    Klausul yang tertuang dalam bakal beleid ini akan melarang orang memproduksi, menjual, dan mengonsumsi minuman beralkohol. Pihak yang melanggar pun dapat terancam hukuman denda hingga bui bila RUU sah.

    Munculnya RUU Larangan Minuman Beralkohol ramai diperbincangkan. Sejumlah kelompok menolak bakal undang-undang, tak terkecuali asosiasi importir. Lantas, bagaimana laju industri minuman beralkohol di Indonesia dan kontribusinya terhadap ekonomi?

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Indonesia (APIDMI) Ipung Nimpuno mengatakan industri minuman beralkohol menyerap ratusan ribu tenaga kerja baik dari sisi hulu hingga hilir. “Dari importir saja sudah menyerap tenaga kerja 3.000 orang,” ucapnya saat dihubungi Tempo, Sabtu, 14 November 2020.

    Belum lagi dari asosiasi pengusaha bir dan di luar bir, seperti anggur produksi Orang Tua. Industri tersebut bisa menyerap tenaga kerja berkali lipat lebih banyak dari kebutuhan importir. Dari sisi indirect atau industri tidak langsung, Ipung menyatakan sumber daya manusia terserap dari gerai khusus penjual minuman beralkohol, distributor, hingga industri pariwisata.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.