TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah segera membentuk pusat data bagi usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar, Rudy Mukhtarudin, mengatakan pemerintah menghadapi kesulitan penyaluran bantuan karena data terkait UMKM masih tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.
“Banyak bantuan UMKM overlap, orangnya itu-itu juga tapi sumber datanya macam-macam. Kita sulit bikin database yang akurat dan mudah dicari," ujar Rudy dalam keterangan yang diterima pada Sabtu, 14 November 2020.
Rudy menjelaskan kondisi pendataan UMKM yang parsial diperparah dengan buruknya kualitas pencatatan pelaku usaha mikro dan kecil. Situasi tersebut membuat banyak pelaku usaha yang semestinya tidak terdaftar di UMKM menjadi tercatat dalam kelompok.
Untuk mengatasi sengkarut persoalan data, Rudy meminta agar pemerintah segera mereformasi pendataan pelaku UMKM. Perbaikan bisa dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi dan lembaga yang selama ini terlibat dalam pemberdayaan UMKM.
“Jika diperlukan data cepat, kita bisa dapatkan dan tepat sasarannya. Pembinaan jadi lebih gampang kita untuk menyisirnya,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi VI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menjelaskan pembuatan pusat data UMKM terpadu penting dilakukan supaya kegiatan pembiayaan, pendampingan, dan pemberdayaan pelaku usaha mikro terintegrasi. Menurut dia, pusat data terpadu bisa meminimalisasi potensi tumpang tindih program pemberdayaan atau penyaluran bantuan UMKM.
