TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan program rehabilitasi ekosistem mangrove akan dilakukan secara terukur dan terintegrasi serta melibatkan multi pihak baik mitra strategis di dalam negeri hingga lembaga internasional luar negeri.
"Pemerintah Indonesia sudah berkomitmen akan melakukan rehabilitasi mencapai 600 ribu hektare dalam empat tahun ke depan, yaitu tahun 2020-2024 dengan melibatkan multi stakeholder," kata Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 11 November 2020.
Berdasarkan pemaparan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia saat ini memiliki area mangrove seluas 3,31 juta hektare, dan di antara area tersebut, sebesar 637.624 hektare sedang berada dalam kondisi kritis sehingga perlu dilakukan pemulihan ekosistem.
Pemulihan ekosistem mangrove menjadi sangat penting untuk dilakukan karena luas mangrove yang ada di Indonesia telah mencapai 20 persen dari jumlah keseluruhan sebaran mangrove di dunia.
"Pengelolaan ekosistem mangrove ini harus secara terukur dan terintegrasi, meliputi rehabilitasi dan program padat karya mangrove. Program pengelolaan mangrove akan difokuskan pada membangun mega mangrove project di tiga lokasi termasuk untuk pembibitan mangrove, serta pendanaan dalam program pengelolaan ekosistem mangrove perlu didukung oleh multi stakeholder, termasuk dari lembaga internasional dan mitra strategis Indonesia," kata Luhut dalam rapat koordinasi secara virtual mengenai program tersebut, Selasa.
Rencananya, rehabilitasi mangrove akan dilakukan pada ekosistem mangrove dengan kerapatan tajuk kategori jarang dan sangat jarang. Rehabilitasi itu akan menggunakan berbagai sumber pendanaan, yang meliputi peningkatan alokasi APBN melalui bantuan pendanaan dari Bank Dunia, dukungan mitra strategis seperti pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) dan Jerman, serta pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan program Green Port pada BUMN.
