Ormas Sweeping Produk Prancis, Aprindo: Bakal Semakin Membebani Perekonomian

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemilik swalayan memasang tulisan boikot pada produk Prancis di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 2 November 2020. Aksi boikot berbagai macam produk Prancis tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam. ANTARA/Jojon

    Pemilik swalayan memasang tulisan boikot pada produk Prancis di Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin, 2 November 2020. Aksi boikot berbagai macam produk Prancis tersebut sebagai bentuk protes dan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap menghina umat Islam. ANTARA/Jojon

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menanggapi sikap sejumlah organisasi massa yang melakukan sweeping terhadap produk Prancis di beberapa minimarket di Jakarta. Roy mengatakan hal tersebut malah merugikan masyarakat dan semestinya tak perlu dilakukan.

    “Enggak ada hubungannya (antara sentimen terhadap Prancis) dengan sisi perdagangan,” katanya saat dihubungi pada Kamis, 5 November 2020.

    Menurut Roy, keputusan untuk membeli produk-produk yang dijual di gerai-gerai minimarket berada di tangan masing-masing konsumen. Karena itu, ia memandang ormas semestinya tidak mengintervensi sikap konsumen.

    Di sisi lain, Roy meminta pihak berwenang bersikap tegas agar tidak terjadi aksi yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha. Ia khawatir pihak-pihak tertentu bakal memprovokasi dan melakukan aksi anarkis.

    Sebaliknya, menurut Roy, sweeping ini justru bakal semakin membebani perekonomian. Sebab, idealnya kestabilan konsumsi rumah tangga harus tetap terjaga untuk mendorong peningkatan produk domestik bruto di tengah lesunya ekonomi karena pandemi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.