Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Kini di Bawah Kemenkeu

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Instagram.com/@smindrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang berdiskusi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa. Instagram.com/@smindrawati
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) resmi berubah komando. Dari sebelumnya di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), kini pindah tangan ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

“Perubahan ini dalam rangka mencapai visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 5 November 2020.

Komite ini pertama kali dibentuk pada 27 Juli 2017 di masa Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dengan nama Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Tiga tahun kemudian, 10 Februari 2020, namanya berganti menjadi KNEKS.

Komite ini juga didirikan untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk mendukung ketahanan ekonomi nasional. Sebab, pemerintah melihat adanya tren pertumbuhan populasi muslim dunia yang terus meningkat.

Bappenas menyebut, jumlah populasi muslim mencapai 27,5 persen dari total populasi dunia pada 2030. Sementara di Indonesia, 87 persen dari total penduduk merupakan muslim. Sehingga, Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo mengatakan masa penyusunan strategi dan rencana aksi sudah selesai di Bappenas. Maka saat ini, di bawah Kemenkeu, mereka akan melakukan seluruh rencana tersebut "Agar dapat tereksekusi oleh seluruh stakeholders terkait," kata dia.

Baca: Kemenkeu: Belanja Pemerintah Jadi Motor Penggerak Perekonomian

FAJAR PEBRIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

7 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno. (Sumber: Instagram)
Cerita Sandiaga di Hari Lebaran 2024, dari Salat Id, Temui Orang Tua hingga Hadir di Istana

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membagikan momen lebarannya di akun Instagram pribadi @sandiuno.


Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

8 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Hingga 9 April 2024, Kemenkeu Bayarkan THR PNS Senilai Rp 40,77 Triliun

Pemerintah telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 40,77 triliun per hari Selasa, 9 April 2024. Seperti apa rinciannya?


Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

8 hari lalu

Gedung Dirjen Pajak. kemenkeu.go.id
Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.


Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

13 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

13 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


Kemenkeu: Penyaluran THR untuk ASN Hampir 100 Persen, Tembus Rp 36,93 Triliun

13 hari lalu

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Kemenkeu: Penyaluran THR untuk ASN Hampir 100 Persen, Tembus Rp 36,93 Triliun

Kementerian Keuangan mengumumkan perkembangan pembayaran tunjangan hari raya atau THR untuk aparat sipil negara (ASN) per 3 April 2024.


Tiga Usul Wapres Ma'ruf Amin untuk Dorong Pengembangan Industri Halal

15 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberi sambutan dalam Pembukaan Banten Halal Festival Ramadhan di Pantai Indah Kapuk 2, Tangerang, pada Selasa, 2 Maret 2024. Tangkap Layar YouTube Sekretariat Wakil Presiden
Tiga Usul Wapres Ma'ruf Amin untuk Dorong Pengembangan Industri Halal

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Indonesia musti terus memperkuat peran memajukan ekonomi dan keuangan syariah salah satunya industri halal.


ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

16 hari lalu

Ilustrasi Gedung KPK
ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.


DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

18 hari lalu

Suasana pelayanan pelaporan SPT Tahunan yang digelar  DJP Kanwil Jawa Tengah 1 di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Hingga pekan kemarin data dari Kanwil DJP Jateng 1, sebanyak 480.347 wajib pajak dari 873.281 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya.  Tempo/Budi Purwanto
DJP Ingatkan Wajib Pajak Sampaikan Realisasi PPS, Hari Ini Batas Terakhir

DJP mengatakan Wajib Pajak orang pribadi yang mengikuti Program Pengungkkapan Sukarela (PPS) wajib menyampaikan realisasi PPS.


Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Buka Layanan di Luar Kantor

18 hari lalu

Menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan  perorangan DJP Kanwil Jawa Tengah 1 membuka pelayanan pelaporan di Ciputra Mall, Senin, 25 Maret 2024. Hingga pekan kemarin data dari Kanwil DJP Jateng 1, sebanyak 480.347 wajib pajak dari 873.281 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunannya. Tempo/Budi Purwanto
Hari Ini Terakhir Lapor SPT Tahunan, Ditjen Pajak Buka Layanan di Luar Kantor

Kantor Pajak akan tetap buka pada hari ini, Ahad, 31 Maret 2024, untuk melayani masyarakat melapor SPT Tahunan.