TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut izin wisata Taman Nasional (TN) Komodo yang diberikan kepada tiga perusahaan swasta belum aktif hingga saat ini. Penyerahan izin itu ditolak oleh masyarakat.
“Semua izin belum aktif. Salah satunya karena pada waktu itu 2019 banyak penolakan. Padahal secara aturan, izin dibolehkan,” ujar Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian KLHK Wiratno dalam konferensi pers yang digelar virtual, Rabu, 28 Oktober 2020.
Kementerian KLHK memberikan izin usaha wisata kepada tiga perusahaan, yakni PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE), PT Segara Komodo Lestari (SKL), dan PT PT Sinergindo Niagatama. Kepada SKL, Kementerian menyerahkan izin usaha wisata untuk lahan seluas 22,1 hektare di Pulau Rinca pada 2015.
Sedangkan KWE memperoleh izin pada 2014 untuk dua lokasi, yakni Pulau Padar dan Pulau Komodo. Di Pulau Padar, perusahaan mengantongi konsesi 151,9 hektare. Sedangkan luas izin lahan usaha wisata di Pulau Padar sebesar 274,13 hektare.
Smeentara itu, Sinergindo Niagatama mendapatkan izin usaha sebesar 15,3 hektare untuk Pulau Tatawa. Wiratno berdalih, meski memberikan izin usaha kepada swasta, pihaknya akan mengutamakan pemberian izin jasa kepada masyarakat setempat.
