Sri Mulyani Sebut Pandemi Membuktikan Negara Tidak Bisa Bekerja Sendiri

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan naskah pandangan akhir pemerintah atas RUU tentang APBN kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Dalam Rapat Paripurna itu DPR menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU Bea Materai menjadi Undang-undang. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini kerja sama multilateral memiliki peran penting dalam proses pemulihan ekonomi dampak pandemi COVID-19 karena krisis ini merupakan persoalan global.

    “Saat ini ada pandemi, sekali lagi menunjukkan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri,” kata Sri Mulyani ketika menjadi panelis dalam B20 Saudi Arabia Summit secara virtual di Jakarta, Senin 26 Oktober 2020. 

    Menurut dia, memasuki era vaksinasi agar keluar dari pandemi memerlukan kerja sama lebih kuat antarnegara atau kerja sama multilateral.

    Ia optimistis kerja sama multilateral dalam penanganan masalah global seperti pandemi COVID-19 akan membuat lebih efisien, lebih baik dan transparan.

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan ketika satu negara ingin memastikan negaranya aman dengan vaksinasi, negara tersebut tidak bisa hanya menutup diri, namun harus tetap bekerja sama karena ada mobilitas manusia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.