Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala BKPM Sebut Omnibus Law Jamin Mahasiswa Lulus Kuliah jadi Pengusaha

image-gnews
Bahlil Lahadalia, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengunjungi pembangunan pabrik Hyundai saat pandemi Corona.
Bahlil Lahadalia, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengunjungi pembangunan pabrik Hyundai saat pandemi Corona.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan ini akan sangat membantu kalangan muda nantinya dalam berusaha. 

"Undang-undang ini menjamin adek-adek setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan kemudahan yang ada pada undang-undang ini," ucap Bahlil seperti dikutip dari postingan di akun instagram @bahlillahadalia, Kamis, 22 Oktober 2020.

Untuk usaha mikro kecil (UMK), kata Bahlil, hanya perlu nomor induk berusaha (NIB). Semua itu diakses secara elektronik melalui online single submission atau OSS.

Bahlil menjelaskan, jumlah tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua sedang mencari lapangan pekerjaan. "Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta," katanya. Menurut dia, belum lagi kondisi pandemi Covid-19 yang memberikan dampak bagi pekerja.

Berdasarkan data yang ada, kata Bahlil, total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan pemerintah sekitar 15 juta untuk memberikan solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini. Maka negara harus menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, ia berujar, tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tentara Nasional Indonesia, maupun Polisi Republik Indonesia.

Oleh karena itu, menurut dia, harus satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta. "Instrumen sektor swasta inilah yang dimaksud dengan investasi karena investasi ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan," tutur Bahlil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), itu menyatakan, bonus demografi di depan mata. Pada 2030 sebanyak 60 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif. "Bayangkan kalau negara tidak hadir memberikan ruang bagi mereka dalam konteks regulasi," ujar dia.

Dalam postingan di media sosial itu, Bahlil menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak hana investasi hanya pro kepada pengusaha-pengusaha besar. Ia menuturkan, terkait lapangan pekerja baik besar maupun kecil semuanya akan difasilitasi. Menurut dia omnibus law menjamin mahasiswa setelah kuliah menjadi pengusaha.

IHSAN RELIUBUN | RR ARIYANI

Baca: Soal Omnibus Law, Luhut Pandjaitan: Terus Terang Saya yang Mulai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengingat Lagi Janji Prabowo-Gibran Buka 19 Juta Lapangan Kerja Baru

10 jam lalu

Mengingat Lagi Janji Prabowo-Gibran Buka 19 Juta Lapangan Kerja Baru

Ditetapkan KPU, Prabowo-Gibran pernah berjanji membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

28 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

28 hari lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Rekrutmen BUMN 2024 Dibuka, FHCI BUMN Tanggapi Keluhan Tes Bahasa Inggris yang Sulit

33 hari lalu

Situs Rekrutmen Bersama FHCI BUMN menyampaikan pengumuman tahap tahap 1 berupa registrasi online dan seleksi administasi yang akan berakhir pada esok hari, Rabu, 11 Mei 2022. (Sumber: rekrutmenbersama.fhcibumn.id)
Rekrutmen BUMN 2024 Dibuka, FHCI BUMN Tanggapi Keluhan Tes Bahasa Inggris yang Sulit

Soal bahasa Inggris yang diberikan untuk rekrutmen BUMN dinilai sulit oleh peserta rekrutmen tahun lalu.


BUMN Buka Rekrutmen Mulai Besok, Ada Tes Wawasan Kebangsaan di Awal

34 hari lalu

Ilustrasi lowongan pekerjaan. ANTARA/R. Rekotomo
BUMN Buka Rekrutmen Mulai Besok, Ada Tes Wawasan Kebangsaan di Awal

Rrekrutmen Bersama BUMN (RBB) dimulai Sabtu, 23 Maret 2024. BUMN menyediakan 688 lapangan pekerjaan dengan 1.830 posisi.


Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

40 hari lalu

Massa membawa replika batu nisan makam di Aksi Sejagad : 30 Hari Matinya Demokrasi di Rezim Jokowi di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta Kamis sore 14 Maret 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Aksi Sejagad Matinya Demokrasi Era Jokowi di Yogyakarta: Pemilu Terburuk Sepanjang Sejarah Indonesia

Aksi Sejagad: 30 Hari Matinya Demokrasi di Era Kepemimpinan Jokowi di Yogyakarta sebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Indonesia


Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

57 hari lalu

Akademisi Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam rapat Pansus BLBI DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Panitia Khusus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia Dewan Perwakilan Daerah (Pansus BLBI DPD) Jilid 2 tersebut untuk menuntaskan rekomendasi-rekomendasi dari Pansus sebelumnya serta menargetkan dapat membawa obligor BLBI sampai ke ranah pidana. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sidang Penghinaan Jokowi, Gugatan David Tobing Diangggap Hanya untuk Mengganggu Rocky Gerung

Kritik Rocky Gerung terhadap kebijakan UU Omnibus Law dianggap oleh David Tobing sebagai penghinaan terhadap Presiden Jokowi.


Pembahasan RPP Mangrove, Walhi: Acuannya Bukan UU LH, tapi Cipta Kerja

20 Februari 2024

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama dengan Chief of United States Forest Service (USFS) atau Kepala Badan Kekuatan Amerika Serikat Randy Moore melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam (TWA) Angke Kapuk, Kamis, 25 Januari 2024. (KLHK)
Pembahasan RPP Mangrove, Walhi: Acuannya Bukan UU LH, tapi Cipta Kerja

Berikut ini 6 catatan miring Walhi atas RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove yang telah disusun KLHK.


Aksi Gejayan Memanggil, Ketua BEM UGM: Kemarahan Rakyat karena Demokrasi untuk Oligarki

13 Februari 2024

Aksi Gejayan Memanggil di Yogyakarta, Senin, 12 Januari 2024. Foto: Michelle Gabriela Momole/TEMPO
Aksi Gejayan Memanggil, Ketua BEM UGM: Kemarahan Rakyat karena Demokrasi untuk Oligarki

Tanggapan Ketua BEM UGM terhadap aksi Gejayan Memanggil bersama masyarakat ajak nyalakan alarm untuk demokrasi.


Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

13 Februari 2024

Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) melakukan aksi damai #GejayanMemanggil Menolak Omnibus Law di Gejayan, Sleman, D.I Yogyakarta, Senin, 9 Maret 2020. ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Berjilid-jilid Aksi Gejayan Memanggil, Terakhir Kritisi Pemerintahan Jokowi dan Kemunduran Demokrasi

Sebelum Aksi Gejayan Memanggil di pertigaan Gejayan, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024 telah berjilid-jilid aksi mahasiswa, pelajar, dan jurnalis