Wishnutama Sebut Dana Hibah Pariwisata Rp 3,3 T Mulai Disalurkan ke 101 Kota

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menparekraf Wishnutama Kusubandio mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 September 2020. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Menparekraf Wishnutama Kusubandio mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 23 September 2020. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio, memastikan dana hibah sebesar Rp 3,3 triliun untuk pemulihan ekonomi wisata sudah mulai tersalur ke 101 kota dan kabupaten di seluruh provinsi. Pencairan hibah dilakukan bertahap hingga akhir tahun ini. “Secara langsung melalui rekening daerah,” ucapnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu 21 Oktober 2020. 

    Hibah yang menjadi bagian bagian dari rencana pemulihan ekonomi nasional (PEN) itu disalurkan bersamaan dengan pembiayaan program sertifikasi kebersihan dan kenyamanan (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability/CHSE) gratis untuk perhotelan, senilai Rp 119 miliar.  

    Merujuk isi salinan Keputusan Menparekraf Nomor KM/704/PL.07.02/M-K/2020 Tentang Petunjuk Teknis Hibah Pariwisata Dalam Rangka PEN 2020 yang diperoleh Tempo, pemerintah kabupaten dan kota hanya akan mendapat 30 persen dari alokasi hibah di setiap daerah. Adapun 70 persen sisanya mengalir ke pelaku industri hotel dan restoran, namun harus melalui persetujuan bupati. Hibah  itu dianggarkan dari kas negara, sementara anggaran sertifikasi CHSE berasal dari kas Kemenparekraf.

    Menurut Wishnutama, penerima hibah sudah diseleksi sesuai empat kriteria. Wilayah penerima harus setidaknya memiliki 15 persen porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2019 yang berasal dari penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (PHPR), termasuk dalam sepuluh destinasi super prioritas, daerah yang memiliki destinasi branding, serta masuk daftar seratus event tahunan pariwisata.

    “Semoga bisa secepatnya melengkapi fasilitas kesehatan sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi wisatawan yang berkunjung,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Abai Perbarui Data Pasien Covid-19

    Beberapa pemerintah daerah abai perbarui data pasien positif Covid-19. Padahal, keterbukaan data ini dijamin dalam hukum negara. Berikut detilnya.