Soal Omnibus Law, Luhut Pandjaitan: Terus Terang Saya yang Mulai

Reporter

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020. Pemeriksaan kondisi suhu tubuh bagi tamu maupun pejabat tersebut untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau Covid-19 di lingkungan Istana Kepresidenan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembahasan mengenai Omnibus Law sejatinya sudah terjadi beberapa tahun lalu, kala ia masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

"Ini penyederhanaan regulasi tumpang tindih agar lebih produktif dan efisien. Ini terus terang jujur, saya mulai ketika saya masih Menko Polhukam," ujar Luhut dalam sebuah acara yang disiarkan daring, Rabu, 21 oktober 2020. Luhut menjabat posisi Menko Polhukam pada periode Agustus 2015 hingga Juli 2016.

Kala itu, Luhut melihat betapa semrawutnya Undang-undang peraturan di Indonesia. Ia mengatakan aturan yang banyak itu satu sama lain saling mengunci. Sehingga, banyak proses perizinan yang tidak berjalan lancar dan berimbas kepada maraknya korupsi serta inefisiensi.

Melihat kondisi tersebut, dia pun mengumpulkan sejumlah pakar untuk membicarakannya. "Waktu itu saya kumpulkan Pak Mahfud, Pak Jimly Asshidiqie, Pak Seno Aji, Pak Sofyan Djalil dan di kantor saya Pak Lambok untuk mencari bagaimana caranya," ujar Luhut.

Para pakar tersebut dikumpulkan untuk mencari solusi atas persoalan Undang-undang tersebut. Sebab, kalau harus merevisi beleid satu per satu, Luhut khawatir akan memakan waktu yang sangat lama.

Dari pertemuan tersebut, kata Luhut, Sofyan Djalil sempat menyinggung adanya Omnibus Law di Amerika Serikat. Omnibus Law disebut sebagai metode yang tidak menghilangkan Undang-undang yang ada tapi bisa menyelaraskan hingga tidak terjadi tumpang tindih dan saling mengikat.






Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

19 jam lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

1 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

1 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.


Luhut Buka Perdagangan Bursa AS: Mantan Prajurit Lulusan Lembah Tidar Dapat Kehormatan Luar Biasa

2 hari lalu

Luhut Buka Perdagangan Bursa AS: Mantan Prajurit Lulusan Lembah Tidar Dapat Kehormatan Luar Biasa

Luhut Pandjaitan membuka perdagangan New York Stock Exchange pada Rabu pagi, 21 September 2022. Ia menyebutnya sebagai pengalaman luar biasa.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

2 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

3 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


10 Tugas Luhut Binsar Pandjaitan dari Jokowi, Terakhir Urus Program Kendaraan Listrik

4 hari lalu

10 Tugas Luhut Binsar Pandjaitan dari Jokowi, Terakhir Urus Program Kendaraan Listrik

Hingga hari ini, sudah 10 tugas selain Menkomarinves yang diberikan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Terakhir, mengurus kendaraan listrik.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

7 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

7 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Buruh Berunjuk Rasa di Depan Balai Kota Depok, Sekda: Kami Serap Aspirasi

9 hari lalu

Buruh Berunjuk Rasa di Depan Balai Kota Depok, Sekda: Kami Serap Aspirasi

Pemkot Depok Jawa Barat menyerap aspirasi para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Depok untuk menaikkan upah buruh.