Kabar Baik, Begini Omnibus Law Disebut Permudah Sertifikasi Halal Buat UMKM

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi halal. Shutterstock

    Ilustrasi halal. Shutterstock

    TEMPO.CO, Jakarta -Aturan omnibus law melalui Undang-Undang atau UU Cipta Kerja disebut bakal mempermudah pengurusan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro. Selain itu, melalui UU Cipta kerja pengurusan seritifakat halal akan digratiskan bagi pelaku usaha kecil.

    “Alhamdulillah, melalui UU Cipta Kerja, sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) tidak dikenakan biaya, atau gratis,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2020.

    Baca juga : Sempat Ricuh, Demo Omnibus Law UU Cipta Kerja Berakhir Tertib

    Menurut Teten, industri halal menjadi salah satu industri berkembang pesat di dunia. Data State of The Global Islamic Economy Report 2020 menunjukkan nilainya sekitar US$ 2,2 triliun pada pada 2018 dengan laju pertumbuhan 5,2 persen per tahun.

    "Dalam hal ini Indonesia berada pada ranking 4 industri pariwisata halal, ranking 3 untuk fesyen muslim, dan ranking 5 untuk keuangan syariah,” kata Teten. Namun, produk makanan halal, Indonesia belum masuk 10 besar.

    Teten menjelaskan, tantangan terbesar sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM saat ini adalah biaya sertifikasi tinggi, dan menyulitkan UMK mengaksesnya. Akibatnya, selama ini hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal yang mampu mendapatkan sertifikat halal.

    Teten menegaskan, kementerian yang dipimpinnya terus mengembangkan inisiatif program maupun kebijakan mendukung pengembangan jaminan produk halal. Di antaranya, sejak 2015-2019 memfasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM.

    “Hasil survei kami menunjukkan bahwa mereka yang telah mendapatkan sertifikat halal omset usahanya naik sebesar 8,53 persen,” ujar dia. Tidak hanya sertifikasi halal, pendampingan pun menurutnya, penting dilakukan. Baik dalam memberikan edukasi manajemen produk halal maupun pendaftarannya.

    Menteri Agama Fachrul Razi menuturkan, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan selain menjamin produk halal juga meningkatkan nilai tambah bagi UMKM dalam menjual dan memasarkan produk UMKM. Kata dia, penting bagi UMKM memahami dan memenuhi produk halal.

    Dalam kegiatan bertajuk "Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajamen Produk Halal bagi UMKM" secara daring itu, Fachrul menjelaskan, tahun anggaran 2020 kemeteriannya telah mengalokasikan fasilitas dan sertifikasi produk halal bagi 3.283 pelaku UMK.

    “Keputusan memberikan fasilitasi halal secara gratis membawa dampak yang tidak sederhana, salah satunya sebaran UMKM yang jumlahnya mencapai 62,5 juta pelaku,” tutur Fachrul.

    IHSAN RELIUBUN l DA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Pelaku Teror Kekerasan di Desa Lembantongoa

    Aksi teror kembali terjadi di Desa Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah, terjadi pada Jumat, 27 November 2020.