"Dalam ketidakpastian kita tetap harus buat perencanaan. Kementerian Kesehatan sudah buat perencanaan di semua provinsi di daerah, siapa segmen yang harus jadi prioritas utama dulu, berapa jumlah mereka dan siapa yang akan melakukan vaksinasi," kata Sri Mulyani, Senin, 19 Oktober 2020.
Baca lebih jauh tentang Sri Mulyani di sini.
5. Pasal Migas di Omnibus Law UU Cipta Kerja, Tercantum Meski Tak Pernah Disetujui
Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat masih memperdebatkan sejumlah pasal di Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja setelah pengesahan pada 5 Oktober 2020 lalu. Namun anggota Badan Legislasi dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, mengklaim tak ada lagi pembahasan substansi setelah omnibus law disahkan.
Ia mengatakan pertemuan Baleg hanya untuk menyisir ulang pasal-pasal dalam aturan itu. "Ketua Kelompok Fraksi juga ikut memantau," kata Firman dikutip dari Majalah Tempo edisi 17 Oktober 2020.
Salah satu yang diperdebatkan setelah pengesahan ialah penambahan Pasal 46 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada 30 September lalu, Fraksi Golkar mengusulkan perubahan ayat (5) yang menyatakan pengaturan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa oleh Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas Bumi harus mendapatkan persetujuan menteri.
Simak lebih jauh tentang Omnibus Law di sini.
