TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan biaya vaksin Covid-19 masih tak menentu dari sisi penelitian, pengadaan, hingga pendistribusian. Walhasil, ia mengungkapkan, pemerintah perlu membuat cadangan anggaran.
“Kami dari Kemenkeu punya cadangan anggaran vaksinasi yang dilakukan secara multiyears dan ada Perpres khususnya,” ujar Sri Mulyani dalam acara Capital Market Summit and Expo yang ditayangkan secara virtual pada Senin, 19 Oktober 2020.
Perpres yang ia maksud ialah Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Karena sifat anggarannya fleksibel, Sri Mulyani mengatakan, dalam penyusunan beleid tersebut pemerintah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan pihak-pihak lainnya.
Menurut Menkeu, biaya pengadaan vaksin Covid-19 akan disesuaikan dengan harga pembelian dalam bentuk jadi atau bulk hingga pengirimannya dari pusat ke daerah. Saat ini, kata dia, Indonesia telah bekerja sama dengan beberapa negara untuk pengembangan vaksin.
Kerja sama dilakukan antara perusahaan BUMN yang bergerak di bidang farmasi dan entitas produsen vaksin luar negeri. Salah satu kerja sama itu diteken oleh PT Bio Farma (Persero) dan Sinovac Biotech—perusahaan farmasi asal Cina.
Di sisi lain, anggaran juga akan dimanfaatkan untuk pengembangan vaksin Covid-19 dalam negeri, yakni vaksin Merah-Putih. Anggaran riset pun bakal dimanfaatkan untuk pengembangan vaksin-vaksin yang sudah masuk sebelumnya.
Di samping semua kebutuhan tersebut, mantan Direktur Bank Dunia ini mengungkapkan pemerintah masih bakal membiayai kebutuhan vaksin untuk masyarakat kelompok tertentu. Ia memastikan masyarakat di desil-desil terbawah akan memperoleh vaksin gratis dari pemerintah.
“Belum nanti ditentukan siapa divaksin gratis. Tapi kami harap yang mampu bisa bayar sendiri. Ini faktor yang dirangkai,” ucapnya.
Pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah negara untuk mencukupi kebutuhan vaksin Covid-19 bagi masyarakat di Indonesia. Belakangan, kerja sama dilakukan dengan Cina, Inggris, dan Uni Emirat Arab.
Indonesia juga akan memperoleh vaksin dari Covax. Covax adalah program PBB yang dibentuk dan dipimpin oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Koalisi untuk Inovasi Tanggap Epidemi (CEPI), dan Aliansi Vaksin Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI). Covax mematok target mendistribusikan 2 miliar dosis vaksin ke seluruh dunia dengan prioritas negara-negara miskin hingga akhir tahun depan.
Baca juga: Sri Mulyani Tolak Usulan Menperin Soal Pajak Mobil Baru 0 Persen
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
