Trending Bisnis: Cuitan Jokowi Soal UU Cipta Kerja hingga Erick Thohir Soal KAI

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. Bantuan hibah sejumlah Rp 2,4 juta diberikan sebagai tambahan modal agar mereka dapat segera bangkit dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Jokowi menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. Bantuan hibah sejumlah Rp 2,4 juta diberikan sebagai tambahan modal agar mereka dapat segera bangkit dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden



    3. Omnibus Law Izinkan WNA Beli Apartemen, Pemerintah Akan Atur Harga Minimal

    Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan mengatur pedoman pembelian rumah susun atau apartemen untuk orang asing, termasuk harga minimal. Ketentuan ini bakal tertuang dalam beleid turunan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR pada 5 Oktober lalu.

    “Harga menjadi pedoman. Orang asing tidak boleh bersaing dengan warga negara Indonesia untuk kepemilikan rumah milik rakyat. Orang asing katakanlah hanya bisa beli yang minimal Rp 5 miliar,” ujar Sofyan dalam konferensi pers yang digelar virtual, Jumat, 16 Oktober 2020.

    Ketentuan kepemilikan rumah susun bagi warga negara asing (WNA) muncul dalam Pasal 143 hingga 144 UU Cipta Kerja. Pasal 143 berbunyi, hak milik atas satuan rumah susun merupakan hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

    Sedangkan Pasal 144 menyebutkan, hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada beberapa pihak. Di antaranya, warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, dan perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia.

    Baca berita selengkapnya di sini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Survei Indikator Politik: Masyarakat Makin Takut Menyatakan Pendapat

    Berdasarkan hasil survei, sebagian masyarakat saat ini merasa tidak aman untuk menyampaikan pendapat secara terbuka.