Evaluasi Menjelang 1 Tahun Jokowi, Ekonom Singgung PHK Massal dan Kemiskinan

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kemiskinan. Dok. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    Ilustrasi kemiskinan. Dok. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi di periode keduanya menjabat pada 20 Oktober 2020, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengingatkan pemerintah akan persoalan kemiskinan. Bhima mengatakan masyarakat rentan miskin terancam turun kelas akibat bencana Covid-19.

    “Angka kemiskinan diperkirakan mencapai lebih dari 12-15 persen akibat jumlah orang miskin baru yang meningkat,” tutur Bhima saat dihubungi pada Sabtu, 17 Oktober 2020.

    Bhima pun menyitir data Bank Dunia yang menyebut adanya potensi 115 juta orang turun kelas di level global. Dari data itu, pemerintah diminta waspada dan memperluas jejaring pengamanan sosial.

    Dia menyayangkan langkah pemerintah dalam menyusun stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang relatif tak terlalu optimal. Ia menyebut stimulus PEN hanya 4,2 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Angka ini, tutur Bhima, lebih kecil dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 20,8 persen dan Singapura yang menyentuh 13 persen.

    Di sisi lain, Bhima mengkhawatirkan makin lebarnya celah ketimpangan kelompok kaya dan miskin. Kekhawatian ini berangkat dari rendahnya pertumbuhan kredit perbankan, yakni 0,6 persen secara year-on-year per berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2020. Padahal, kata dia, bank sudah dibantu dengan penempatan dana pemerintah.

    “Jika simpanan meningkat sementara pinjaman baru lambat disalurkan, ini akan mempengaruhi supply dana untuk dunia usaha dan masyarakat,” ucapnya.

    Selanjutnya, Bhima mengingatkan pemerintah akan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diperkirakan makin melonjak. Proyeksi sejumlah lembaga menunjukkan angka pengangguran di Indonesia bisa mencapai 15 juta pada akhir 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Antisipasi Penyebaran Wabah Covid-19 Saat Maulid Nabi

    Untuk menekan penyebaran wabah Covid-19, pemerintah berupaya mencegah kerumunan dalam setiap kegiatan di masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan.