Walhi Sebut Korporasi Dapat Karpet Merah Dari UU Cipta Kerja

Reporter

Aktivis WALHI melakukan aksi di depan Kantor Balaikota Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. Menurut Walhi proyek revitalisasi Monas itu bukan hal yang mendesak. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi menilai UU Cipta Kerja merupakan dukungan pemerintah secara terbuka terhadap investor. Walhi khawatir isi omnibus law itu menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

“Investor mendapat karpet merah untuk terus melakukan operasinya,” kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, dalam diskusi virtual bertajuk 'Menakar Komitmen Perlindungan Negara bagi Pembela Lingkungan Hidup dan HAM’, Selasa, 13 Oktober 2020.

Menurut Hidayati, dalam UU Cipta Kerja terdapat dua hal yang secara langsung melanggengkan praktik oligarki dan korporasi. Pertama adanya impunitas dari korporasi yang melakukan pelanggaran hukum terkait lingkungan. "Dalam UU Cipta Kerja (investor) memiliki potensi untuk tidak dijerat secara hukum. Malah kemudian kejahatan-kejahatan itu bisa diputihkan," kata dia.

Ia mencontohkan terkait kawasan perkebunan sawit dalam kawasan hutan serta kebakaran-kebakaran hutan yang dilemahkan. Sedangkan faktor kedua, menurut Hidayati, adanya pembatasan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi itu meliputi terlibat dalam proses analisis dampak lingkungan (amdal) maupun konsultasi dalam proses tata ruang dan lainnya. “Yang ini dikurangi dalam UU Cipta Kerja,” tutur dia.

Hidayati menilai negara beserta aparat lebih banyak berpihak terhadap kepentingan ekonomi. Kepentingan yang diwakili korporasi, industri ekstraktif, maupun proyek pemerintah yang dianggap memajukan bangsa Indonesia. “Seperti proyek infrastruktur, proyek strategis nasional,” ucap Hidayati.

UU Cipta Kerja menuai protes keras dari mahasiswa, pakar hukum, buruh, serta organisasi masyarakat di berbagai daerah. Polemik omnibus law Cipta Kerja ini memuncak pasca disahkan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai undang-undang pada 5 Oktober 2020.

IHSAN RELIUBUN






Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

1 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

2 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

3 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

4 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Pulau Pari Terancam Tenggelam, Warga Tuntut PT Holcim ke Pengadilan Swiss

5 hari lalu

Pulau Pari Terancam Tenggelam, Warga Tuntut PT Holcim ke Pengadilan Swiss

Warga Pulau Pari menggugat PT Holcim ke Pengadilan Swiss karena diduga berkontribusi terhadap perubahan iklim yang mengancam pulau tersebut


Cara MIND ID Tarik Minat Investor untuk Genjot Hilirisasi Tambang

6 hari lalu

Cara MIND ID Tarik Minat Investor untuk Genjot Hilirisasi Tambang

Portofolio bisnis yang dimiliki MIND ID diklaim memberikan sinyal positif pada investor.


Jakpro Jajaki Investor ITF Sunter, Dinas Lingkungan Hidup DKI: Proses Selesai Akhir Oktober

6 hari lalu

Jakpro Jajaki Investor ITF Sunter, Dinas Lingkungan Hidup DKI: Proses Selesai Akhir Oktober

Gubernur Anies Baswedan menyebut proyek pengelolaan sampah menjadi listrik ITF Sunter sebagai solusi untuk mengatasi masalah sampah di Ibu Kota.


Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

7 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

8 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Buruh Berunjuk Rasa di Depan Balai Kota Depok, Sekda: Kami Serap Aspirasi

10 hari lalu

Buruh Berunjuk Rasa di Depan Balai Kota Depok, Sekda: Kami Serap Aspirasi

Pemkot Depok Jawa Barat menyerap aspirasi para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Depok untuk menaikkan upah buruh.